Pernikahan Anak Merenggut Hak Anak dan Merugikan Negara

Pada sebagian kasus pernikahan anak, negara berperan dalam melegalkannya.

 

tirto.id – Pernikahan dua remaja berusia 14 tahun dan 15 tahun di Bantaeng, Sulawesi Selatan membuat heboh. Mulai dari pengamat, pejabat, hingga menteri pendidikan dan kebudayaan serta menteri pemberdayaan perempuan dan anak-anak bersuara. Mereka menyesalkan rencana pernikahan dua remaja yang seharusnya masih duduk di bangku SMP tersebut.

Sayangnya, pernikahan anak di Bantaeng tersebut bukan satu-satunya. Masih banyak pernikahan anak yang terjadi di Indonesia, dengan beragam faktor penyebabnya. Jika pernikahan remaja di Bantaeng terjadi karena keinginan sendiri, tidak demikian yang terjadi pada Rasminah. Ia adalah anak yang terpaksa menikah dini karena desakan orang tua.

“Perasaan saya hancur. Hancurnya ya karena saya masih ingin sekolah. Masih ingin main,”

Kalimat itu diucapkan Rasminah. Ia menikah di usia 13 tahun setelah lulus SD demi membantu ekonomi keluarga. Ayahnya stroke dan tak bisa berjalan lagi. Kala itu calon suaminya berusia 25 tahun. Selama seminggu setelah ijab kabul, Rasminah kerap kabur untuk tidur di rumah orangtuanya. Ia takut lantaran tak siap berumah tangga. Umur 14 tahun, Rasminah melahirkan anak pertamanya, Karyamin.

 

Bank Dunia dan International Center for Research on Women menyebutkan bahwa pernikahan anak akan menyebabkan kerugian bagi negara berkembang hingga miliaran dolar pada 2030. Indonesia adalah salah satunya. Dua kasus yang pernah ramai diberitakan media adalah Syekh Puji (43 tahun) dan Lutfiana Ulfa (12 tahun) dan yang terbaru adalah pernikahan pasangan anak SMP di Sulawesi Selatan yang mendapat persetujuan Pengadilan Agama Bantaeng.

Gambaran pernikahan yang kerap lekat dengan cinta, kebahagiaan, dan rasa aman, belum tentu diamini oleh para mempelai di bawah umur yang masih berstatus anak –seseorang yang belum berusia 18 tahun, tercantum dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Sayangnya, batas usia tersebut tidak dijadikan dasar dalam penetapan standar usia menikah di Indonesia.

UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 tahun, dan memenuhi syarat-syarat perkawinan yang salah satunya adalah, untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.

Undang-undang ini jelas tidak melindungi anak perempuan yang merupakan pihak paling rentan dalam pernikahan anak. Mereka berisiko untuk dimanipulasi, dihamili, hingga tak punya masa depan lagi. Pada sebagian kasus, negara berperan karena melegalkannya.

 

Merujuk data susenas tahun 2013 dan 2015, bila dilihat berdasarkan usia, persentase perempuan pernah kawin usia 20-24 tahun yang menikah sebelum usia 16 tahun lebih sedikit. Namun, selepas 16 tahun hingga sebelum 18 tahun, persentasenya membesar. Meski data pernikahan anak memperlihatkan tren menurun, tetapi perkawinan yang dilakukan saat berusia 16 dan 17 tahun masih jamak dilakukan.

Persentase tertinggi perempuan pernah kawin usia 20-24 tahun ada pada kelompok perempuan yang menikah di usia kurang dari 18 tahun, yaitu sebesar 24,17 persen pada 2013 dan turun menjadi 22,82 persen pada 2015. Sementara pada perempuan yang menikah sebelum 16 tahun, persentasenya sebesar 4,78 persen pada 2013 dan turun menjadi 3,54 persen pada 2015. Persentase penurunan prevalensi tertinggi ada pada kelompok perkawinan sangat dini (sebelum usia 15 tahun) yaitu 40,1 persen.

Infografik Periksa Data Pernikahan Anak

 

Kasus ini terjadi di seluruh provinsi di Indonesia, pada 2015, tersebar mulai dari 11,73 persen di Kepulauan Riau hingga 34,22 persen di Sulawesi Barat –yang merupakan provinsi dengan prevalensi tertinggi. Selain Sulawesi Barat, prevalensi tertinggi pernikahan anak ada di Kalimantan, yaitu Kalimantan Selatan (33,68 persen), Kalimantan Tengah (33,56 persen), dan Kalimantan Barat (32,21 persen). Prevalensi di provinsi-provinsi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional sebesar 22,82 persen.

 

Infografik Periksa Data Pernikahan Anak

 

Tak Ada Hal Baik Pada Pernikahan Anak

Pernikahan anak merenggut hak atas pendidikan dan pemenuhan potensi anak. Semakin rendah pendidikan yang dienyam, maka makin rentan pula kemungkinan anak untuk menikah dini –terutama anak perempuan yang drop-out dari sekolah.

Pada 2015, 80 persen perempuan yang menikah sebelum 18 tahun tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi –hanya menyelesaikan pendidikan dasar. Mayoritas merupakan tamatan SMP sebesar 41,18 persen dan sekolah dasar sebesar 40,06 persen. Berbeda dengan perempuan yang menikah selepas 18 tahun, penundaan usia pernikahan akan meningkatkan capaian pendidikan mereka. Sebagian besar (45,38 persen) menamatkan sekolah hingga tingkat menengah ke atas.

Namun, Susenas mencatat ada peningkatan kecil. Data memperlihatkan turunnya persentase perempuan pernah kawin usia 20-24 tahun yang menikah sebelum 18 tahun yang tidak pernah sekolah/tidak lulus SD dari 11,97 persen di 2013 menjadi 9,87 persen di 2015.

 

Infografik Periksa Data Pernikahan Anak

 

Di sisi lain, ada kenaikan sebesar 2,21 persen pada perempuan pernah kawin usia 20-24 tahun yang menikah sebelum 18 tahun dan menyelesaikan SMA. Meski demikian, perempuan pernah kawin usia 20-24 tahun yang menikah setelah usia 18 tahun bersekolah lebih lama dua tahun dibandingkan dengan perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun dari kelompok umur yang sama. Pendidikan yang rendah ikut memperkecil peluang dalam meningkatkan kesejahteraan yang diraih melalui bekerja.

Ini disebabkan karena rendahnya kesempatan anak untuk berpartisipasi dalam pasar tenaga kerja formal. Dari survei, terlihat bahwa ada perbedaan pola sebaran antara pekerja perempuan pernah kawin usia 20-24 tahun tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun dengan yang menikah pada usia 18 tahun ke atas.

Mayoritas perempuan yang menikah lebih muda bekerja pada lapangan usaha yang bergerak di sektor pertanian (41,50 persen). Sedangkan kelompok perempuan yang menikah pada usia 18 tahun ke atas sebagian besar bekerja pada lapangan usaha yang bergerak di sektor jasa-jasa –sebesar 51,95 persen.

 

Infografik Periksa Data Pernikahan Anak

 

Hal ini menandakan adanya korelasi tingkat pendidikan dengan lapangan usaha. Kausanya, untuk dapat memasuki pasar kerja pada sektor pertanian tidak memerlukan tingkat pendidikan yang tinggi, sementara di sektor jasa lebih membutuhkan kualifikasi pendidikan yang lebih tinggi. Dari segi kesehatan, secara umum, peluang perempuan yang menikah sebelum 18 tahun dalam proses persalinan yang dibantu tenaga kesehatan lebih kecil, yaitu sebesar 84,52 persen.

Selain itu, Inisiasi Menyusui Dini (IMD) yang dilakukan perempuan pernah kawin usia 20-24 tahun sebelum 18 tahun lebih rendah, yaitu sebesar 38,61 persen. Gap ini muncul salah satunya karena kemungkinan perempuan menikah selepas 18 tahun mendapatkan informasi mengenai program IMD lebih besar. Hal ini juga berkaitan dengan kelahiran yang dibantu oleh tenaga kesehatan memungkinkan untuk melakukan IMD dalam satu jam setelah lahir.

 

Infografik Periksa Data Pernikahan Anak

 

Di samping itu, ibu yang berusia kurang dari 20 tahun memiliki risiko kelahiran yang lebih tinggi. Pada pernikahan di usia dini, risiko kelahiran berhubungan erat dengan buruknya kesehatan reproduksi dan kurangnya kesadaran anak perempuan terhadap dampak persalinan dini. Tak heran bila tingginya risiko kematian bayi disebabkan karena komplikasi saat persalinan dan tubuh yang belum sepenuhnya matang untuk melahirkan.

 

Bayi yang dikandung para ibu belia ini juga berpeluang menderita stunting –kurang gizi kronis yang disebabkan rendahnya asupan gizi sejak dalam kandungan dan tanda-tandanya baru tampak saat anak berusia dua tahun. Diperkirakan sekitar 9,5 juta anak Indonesia mengalami stunting yang mengakibatkan otak seorang anak kurang berkembang, dan ini membikin satu dari tiga anak Indonesia akan kehilangan peluang mengenyam pendidikan, mengurangi 10 persen dari total pendapatan seumur hidup, dan mengurangi pendapatan pekerja dewasa hingga 20 persen.

Tak cuma itu, stunting membebani pemerintah pusat hingga Rp49.767,23 miliar dalam program penanganan stunting 2018. Di daerah, alokasi anggaran untuk mendukung proyek prioritas nasional penurunan stunting yang digelontorkan melalui dana transfer/dana daerah adalah sebesar Rp92.571,48 miliar.

 

Pernikahan anak tak hanya berpengaruh pada pendidikan tetapi juga kesehatan. Kesadaran untuk menghindari pernikahan anak harus terus ditingkatkan. Pada tingkat keluarga, peran terbesar ada pada orangtua. Merujuk UU Nomor 1 Tahun 1974, jelas tertulis bahwa orangtua adalah pengambil keputusan dalam pernikahan anak, khususnya yang dilakukan sebelum usia 21 tahun. Orangtua menjadi kunci dalam upaya penurunan prevalensi pernikahan anak, oleh sebab itu edukasi terkait hal ini juga ditujukan bagi orangtua. Hal penting lainnya adalah meningkatkan batas usia minimal menikah dalam undang-undang sebagai upaya mencegah pernikahan anak.

Mengakhiri pernikahan anak akan memiliki dampak positif yang besar terhadap pencapaian pendidikan anak perempuan dan meningkatkan penghasilan yang diharapkan dari perempuan dan kesejahteraan rumah tangga. Bagi pemerintah, menurut laporan Bank Dunia, mengakhiri pernikahan anak juga akan mengurangi tingkat kematian balita dan menunda perkembangan fisik karena kurangnya nutrisi yang tepat (stunting).

Secara global, kematian balita yang rendah dan angka stunting yang ikut turun akan menghemat anggaran negara hingga lebih $90 miliar setiap tahun pada 2030. Dengan mencegah pernikahan dini, pemerintah juga akan menghemat biaya penyediaan pendidikan dasar. Ini karena pertumbuhan penduduk yang lebih rendah sehingga pemerintah bisa menghemat anggaran pendidikan sebanyak 5 persen pada 2030.

 

Sumber: https://tirto.id/pernikahan-anak-merenggut-hak-anak-dan-merugikan-negara-cJiQ

Reporter: Scholastica Gerintya
Penulis: Scholastica Gerintya
Editor: Nurul Qomariyah Pramisti

Menteri Yohana Minta Isu Perkawinan Anak Jadi Perhatian Komisi VIII

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise meminta perhatian Komisi VIII terkait usulan revisi Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, terutama pasal yang mengatur soal batas usia perkawinan.
Perubahan pasal tersebut bertujuan untuk menghapus praktik perkawinan usia anak.
Hal itu diungkapkan Yohana dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VIII, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/4/2018).
“Tentang usia menikah dan status anak di luar kawin. Saya minta perhatian dari Komisi VIII,” ujar Yohana.
Usulan perubahan UU Perkawinan, kata Yohana, telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015-2019.
Namun, UU tersebut tidak masuk prioritas tahun 2018. “Usulan perubahan UU Perkawinan telah masuk prolegnas 2015-2019. Namun, tidak masuk prioritas tahun 2018.
Maka saya minta ini jadi perhatian Komisi VIII juga,” kata dia. Sebelumnya, Yohana pernah mengungkapkan bahwa Kementerian PPPA telah menerima masukan dari berbagai pihak, baik yang pro maupun kontra dengan perkawinan usia anak. Isu tersebut juga mulai digulirkan secara luas untuk melihat respons dari publik.
Yohana mengatakan, kementeriannya juga tengah membuat kajian sebagai dasar perubahan undang-undang.
Isu penghapusan praktik perkawinan usia anak tengah menjadi perhatian kalangan masyarakat pemerhati hak perempuan dan anak.
Koordinator Pokja Reformasi Kebijakan Publik Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Indry Oktaviani mengungkapkan, ketentuan batas usia menikah yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan kebijakan yang mendiskriminasi perempuan.
Ia menilai, pencantuman batas minimal usia perkawinan perempuan 16 tahun dan laki-laki 19 tahun mendorong praktik perkawinan anak terus terjadi. “Secara nyata peraturan itu membuat setiap perempuan Indonesia boleh dikawinkan saat usia anak atau belum dewasa,” ujar Indry saat ditemui di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Senin (18/12/2017).
Menurut Indry, praktik perkawinan anak perempuan secara jelas menimbulkan kekerasan, baik kekerasan seksual, fisik maupun sosial.
Selain itu, korban perkawinan di usia dini juga kehilangan haknya sebagai anak.
Terkait hal itu, KPI mendampingi tiga perempuan korban perkawinan anak yang mengajukan uji materi UU Perkawinan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Endang Wasrinah, Rasminah dan Maryati meminta MK melakukan uji materi Pasal 7 ayat (1) terutama pada frasa “batas minimal usia perkawinan perempuan adalah 16 tahun”.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “Menteri Yohana Minta Isu Perkawinan Anak Jadi Perhatian Komisi VIII”, https://nasional.kompas.com/read/2018/04/16/12491891/menteri-yohana-minta-isu-perkawinan-anak-jadi-perhatian-komisi-viii.
Penulis : Kristian Erdianto
Editor : Inggried Dwi Wedhaswary

Korban Kawin Anak: “Kami Butuh Ijazah, Bukan Buku Nikah”

 

Data UNICEF tahun 2017 menunjukkan lebih dari 700 juta perempuan di seluruh dunia saat ini menikah ketika masih anak-anak. Agama, tradisi, kemiskinan, ketidaksetaraan gender dan ketidakamanan karena konflik menjadi alasan utama tingginya jumlah perkawinan anak.

Indonesia merupakan negara ketujuh dengan tingkat perkawinan anak tertinggi di dunia. Menjelang Hari Perempuan Internasional 8 Maret, VOA Siaran Indonesia akan menurunkan beberapa laporan terkait hal tersebut. Dalam laporan pertama hari ini, Eva Mazrieva melaporkan tentang kondisi muram di Indonesia dan bagaimana lembaga-lembaga swadaya masyarakat lewat berbagai cara mengatasi perkawinan anak.

“Saya merasa ketika itu menikah tidak seindah yang digambarkan pada saya. Tidak seperti yang saya bayangkan. Saya sering bertengkar dengan suami karena hal-hal sepele, misalnya beda pendapat atau tidak ada uang, atau beda keinginan, atau karena adanya orang ketiga – yaitu mertua atau tetangga – yang selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga saya. Suami suka memukul. Saya saat itu juga tidak tahu bagaimana mengurus anak. Beberapa tahun setelah menikah saya punya bayi dan saya bingung karena tidak tahu harus bagaimana. Suami juga waktu itu tidak bekerja dan hanya mengandalkan pemberian orang tuanya yang hanya cukup untuk sehari-hari saja.”

Demikian penuturan Megawati, korban perkawinan anak di desa Pijot, kecamatan Keruak, kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Adat istiadat setempat yang mendorong anak perempuan usia 14 dan 15 tahun menikah muda, membuat keluarga Megawati menikahkannya ketika berusia 16 tahun.

“Saya pun sudah dianggap ketuaan (terlalu tua.red). Saya menikah usia 16 tahun karena di desa saya itu anak-anak gadis harus menikah pada usia 14-15 tahun, kalau terlambat terus jadi pergunjingan. Saya sempat dianggap telat menikah dan tiap hari diolok-olok, dianggap “gak laku”, “ketuaan”. Memang sudah budayanya begitu Mbak. Dulu kami tidak bisa menolak jadi mau tidak mau saya harus menikah, atau jadi pergunjingan di desa. Mempermalukan keluarga begitu,” tambahnya.

Indonesia, Negara Ketujuh dengan Jumlah Kawin Anak Tertinggi di Dunia

Megawati merupakan potret suram sebagian anak perempuan di Indonesia, negara dengan angka perkawinan anak tertinggi ketujuh di dunia, dimana satu dari lima perempuan yang berusia 20-24 tahun telah melakukan perkawinan pertama sebelum usia 18 tahun. Survei UNICEF menunjukkan bahwa agama, tradisi, kemiskinan, ketidaksetaraan gender dan ketidakamanan karena konflik merupakan alasan utama tingginya jumlah perkawinan anak.

Sosiolog di Universitas Indonesia Dr. Ida Ruwaida menyoroti kuatnya budaya patriarki yang membuat posisi perempuan sangat lemah.

“Budaya patriarki yang masih kuat dianut menempatkan posisi tawar perempuan lebih rendah dan lebih lemah. Selain itu juga ditopang oleh kultur kolektivitas yang masih kuat. Sebagai ilustrasi, masih hidup dan bertahannya praktek perjodohan oleh kerabat dan tokoh agama – di suatu wilayah perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah – yang membuat anak tidak mampu menolak perjodohan itu. Bahkan orang tua dan keluarga si anak pun cenderung tidak berdaya. Di Jawa Barat, faktor ekonomi yang menjadi pendorongnya,” kata Ida.

Ida Ruwaida, yang memusatkan pada studi sosiologi gender, mengatakan di sebagian daerah lain, gabungan faktor budaya dan agama memperumit isu perkawinan anak.

‘’Sulitnya mengubah hal ini karena budaya dikaitk dengan agama. Di wilayah Papua dan NTT, faktor dominan terjadinya kawin anak adalah budaya dan adat. Sementara di wilayah lain yang umumnya beragama Islam, faktor budaya ini berkelindan dengan agama,” tukasnya.

Sejumlah ibu di Lombok Timur, NTB, belajar di “Sekolah Perempuan” tentang berbagai isu kesetaraan perempuan, kesehatan reproduksi, jaminan sosial hingga isu perkawinan anak. (Courtesy: Institut Kapal Perempuan)

Prevalensi Pernikahan Anak Turun

Menurut data yang dirilis UNICEF, Selasa (6/3), prevalensi pernikahan anak secara global menurun. Beberapa negara bahkan mengalami penurunan signifikan. Secara keseluruhan proporsi perempuan yang menikah ketika masih anak-anak turun 15 persen dalam sepuluh tahun terakhir. Dari 1 pada 4 perempuan, menjadi 1 pada lima perempuan.

Asia Selatan juga merasakan penurunan terbesar angka pernikahan anak dalam sepuluh tahun terakhir ini. Risiko anak perempuan yang dinikahkan sebelum usia 18 tahun turun lebih dari sepertiga, dari hampir 50 persen menjadi 30 persen, sebagian besar karena kemajuan yang luar biasa di India. Meningkatnya pendidikan bagi anak perempuan, investasi proaktif pemerintah pada remaja perempuan, pesan yang kuat tentang praktik perkawinan anak ilegal dan dampak yang ditimbulkan merupakan faktor yang mendorong keberhasilan menurunkan angka pernikahan anak.

Ratusan Juta Perempuan Nikah Sebelum Usia 18 Tahun

Menurut data baru UNICEF, jumlah anak perempuan yang dinikahkan ketika masih anak-anak mencapai 12 juta per tahun. Angka baru ini menunjukkan akumulasi pengurangan global angka pernikahan sekitar 25 juta lebih sedikit dibanding yang diantisipasi sepuluh tahun lalu. Namun untuk benar-benar mengakhiri praktik ini pada 2030 – sesuai target yang ditetapkan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG’) harus tetap dilakukan percepatan upaya menurunkan perkawinan anak, karena tanpa hal itu akan ada tambahan 150 juta perkawinan sebelum usia 18 tahun pada 2030.

Di seluruh dunia diperkirakan ada 650 juta perempuan yang menikah ketika masih anak-anak. Penurunan terbesar dalam sepuluh tahun terakhir terjadi di Asia Selatan, namun peningkatan terjadi di sub-Sahara Afrika, yang kini menjadi 1 dari 3 anak perempuan, dibanding sepuluh tahun lalu yang 1 dari 5 anak perempuan.

Aktivis dan Guru Selesaikan Isu Pernikahan Anak

Beberapa tahun terakhir ini sejumlah aktivis dan organisasi swadaya masyarakat berinisiatif untuk bekerja langsung di daerah-daerah terpencil dimana jumlah pernikahan anak paling banyak terjadi.

Institut Kapal Perempuan yang dikomandoi Misi Misiyah membuka “Sekolah Perempuan” yang mendidik para perempuan yang selama ini tidak berani bersuara, dan sebagian diantaranya bahkan buta baca tulis. Guna mendorong mereka berani menyampaikan isi pikiran, “Sekolah Perempuan” membatasi jumlah laki-laki yang ingin bergabung menjadi hanya 10-20 persen saja.

“Ini memang standar yang kami patok karena 20 persen laki-laki pun sangat menguasai forum, padahal kita ingin para perempuan ini punya keleluasaan untuk bicara dan berpikir, dan mengurangi ketidakpercayaan diri ketika harus berhadapan dengan laki-laki. Saya mendapati banyak perempuan mundur ketika belum apa-apa sudah berhadapan dengan laki-laki dalam jumlah banyak dan suaranya menguasai forum,” ujar Misi Misiyah.

“Sekolah Perempuan” Didik Perempuan di Alam Terbuka

Proses pendidikan juga tidak dilakukan di dalam ruang, tetapi di alam terbuka, misalnya di pinggir sawah, di sawung, di tepi sungai atau pantai, atau di halaman rumah atau balai desa.

“Pertama, belajar dari alam yang seadanya tidak berarti membuat orang tidak bisa membuat apa-apa. Metode-metode di luar kelas membuat situasi lebih informal dan orang lebih leluasa membangun gagasan dan kepercayaan diri. Kedua, memberi “pelajaran” kepada pemerintah yang semestinya aware dengan proses pendidikan sepanjang hayat dan memberikan fasilitas serta kesempatan pada mereka dalam program-program pemerintah, karena program ini ada tetapi tidak bisa diakses oleh orang-orang paling miskin, terutama perempuan,” imbuh Misi.

Para perempuan yang sebagian besar di antaranya buta baca tulis dan bahkan tidak pernah bicara di depan publik, didorong mengemukakan pendapat di “Sekolah Perempuan” di NTB. (Courtesy : Institut Kapal Perempuan)

Korban Pernikahan Anak Kini Jadi Aktivis dan Juru Kampanye

Sebagian perempuan yang belajar di “Sekolah Perempuan” ini adalah korban perkawinan anak yang kemudian dilatih menjadi aktivis. Diantaranya Megawati, korban perkawinan anak yang kini tidak saja ikut berkampanye menolak perkawinan anak di desa-desa NTB, tetapi bahkan berani mendatangi keluarga yang diketahui akan menikahkan anak perempuannya pada usia dini.

“Kalau saran saya.. sekolahkan dulu anaknya. Kita butuh ijazah bukan buku nikah! Sekolahkan dia setinggi-tingginya, jangan seperti saya. Dulu sebenarnya orang tua saya ingin saya sekolah, tetapi keadaan berkata lain, saya harus mengikuti tradisi dan adat di desa saya. Ijazah lebih penting untuk masa depan, tapi buku nikah gampang saja. Bahkan kalau sudah S1, S2, dan S3 kita bisa mendapatkan buku nikah, bahkan memilih siapa yang kawin dengan kita, bukankah begitu. Tapi kalau sekarang, jika kita butuh ijazah setelah menikah, tidak mungkin. Apalagi banyak diantara kita yang baru beberapa minggu atau beberapa bulan sudah bercerai. Bagaimana mungkin kita mendapatkan ijazah,” tukas Megawati.

Guru Datangi Keluarga yang Ingin Kawinkan Anak Perempuan

Upaya serupa juga dilakukan Dian Misastra, guru di Tegalwaru, Jawa Barat yang mendatangi rumah siswi yang diketahui akan dinikahkan. Henny Soepolo, Ketua Yayasan Cahaya Guru, suatu LSM yang memberikan pelatihan para guru, menyampaikan hal ini.

“Ada satu sekolah dasar di mana 50% siswa perempuan tidak melanjutkan ke SMP. Mereka hanya ditunggu lulus SD dan kemudian dikawinkan. Pak Dian ini datang dari satu rumah ke rumah lain, melakukan sosialisasi dengan mengajak orang tua berpikir panjang dengan pertanyaan2 antara lain : jika kamu mengawinkan anakmu, berapa mulut yang berkurang untuk diberi makan? OK berkurang satu. Tapi kalau anakmu cerai – karena memang angka perceraian tinggi – lalu anakmu pulang kembali ke rumah, maka berapa mulut yang kini harus diberi makan? Cukup anakmu saja atau anakmu plus cucumu? Jadi berapa uang yang kamu habiskan. (Argumen) Ini jadi lebih make sense. Yang menarik dengan pendekatan dari rumah ke rumah ini, pada tahun 2011 sudah 100 persen anak di SD di mana Pak Dian ini mengajar, akhirnya anak perempuan melanjutkan pendidikan ke SMP. Artinya orang tua bisa jadi terbiasa mengambil jalan pintas tanpa berpikir panjang. Mereka tidak berpikir bahwa kalau anak perempuannya dikawinkan, tidak saja berpotensi berkurangnya jumlah mulut yang dikasih makan, tetapi juga berpotensi anak bercerai dan pulang dengan membawa cucu sehingga justru bertambah mulut yang diberi makan. Pendekatan ini menarik dan saya kira seharusnya bisa menjadi gerakan bersama,” ujar Henny.

Perempuan-perempuan yang sebagian besar di antaranya buta baca tulis dan bahkan tidak pernah bicara di depan publik, didorong mengemukakan pendapat di “Sekolah Perempuan” di NTB. (Courtesy: Institut Kapal Perempuan)

“Ibu Nyai’’ Pasang Badan Lindungi Anak Perempuan yang akan Dikawinkan

Pendekatan serupa juga dilakukan di Lombok dan Madura. Aktivis perempuan yang juga peneliti gender dan Islam, serta pendiri ‘’Rumah Kita Bersama’’ atau kerap disebut ‘’Rumah Kitab’’, Lies Marcoes-Natsir menyampaikan hal ini.

“Di Lombok, di Madura dan beberapa daerah lain, “Ibu Nyai” (istri kiai yang memimpin suatu pesantren) bisa menjadi orang yang pasang badan ketika berhadapan dengan kultur dan orang tua yang memaksa anak untuk kawin. Ibu Nyai yang bernegosiasi dengan orang tua di setiap semester, ketika mereka datang untuk menjemput anaknya dari pesantren. Ketika mereka menjemput, Ibu Nyai biasanya sudah curiga bahwa “pasti anak akan dikawinkan”. Nah si Ibu Nyai ini kemudian tidak saja bernegosiasi dengan orang tua, tetapi juga dengan komunitas masyarakat di mana orang tua berada, yang mengkondisikan kawin anak itu. Bagusnya di pesantren – dan berbeda dengan sekolah umum – biasanya di akhir negosiasi, jika si Ibu Nyai “kalah”, ia akan mengijinkan anak dijemput untuk dikawinkan, tetapi mendesak supaya anak diijinkan kembali lagi untuk menyelesaikan pendidikannya. Artinya sang anak tetap bisa melanjutkan sekolah. Ini masih lebih baik karena biasanya masalah utama yang dihadapi anak yang dikawinkan muda itu adalah mereka jadi berhenti sekolah. (Berarti pesantren dalam hal ini jauh lebih moderat dibanding sekolah umum karena tetap mau menerima kembali anak-anak untuk bersekolah meski sudah dikawinkan?) Betul! Karena otoritanya ada pada Ibu Nyai dan Kyai di pesantren. Pertanyaannya kini adalah berapa besar kapasitas yang dimiliki para tokoh ini untuk mencegah perkawinan anak? Berapa banyak anak yang bisa ia lindungi setiap tahun?,” tutur Lies.

Misi Misiyah, Henny Soepolo dan Lies Marcoes-Natsir tidak menunggu pemerintah. Itikad serius untuk mengakhiri masalah perkawinan anak mendorong mereka menemukan cara dan metode beragam untuk menyelesaikan isu ini, langsung di daerah-daerah dengan tingkat perkawinan anak tertinggi di Indonesia. [em/al]

Sumber: https://www.voaindonesia.com/a/korban-kawin-anak-kami-butuh-ijazah-bukan-buku-nikah-/4283261.html

Kedudukan Perempuan Aceh Dulu dan Kini

Pada 26 Desember 2004, gempa dan tsunami menimpa Provinsi Aceh, Indonesia, yang mengakibatkan porak-poranda dahsyat dan memakan korban jiwa. Setelah bencana tsunami, isu mengenai gender di Aceh pun mulai berubah. Tiga belas tahun setelah tsunami, kedudukan perempuan dalam masyarakat Aceh bisa dikatakan semakin memburuk.

Setelah tsunami, ratusan LSM internasional mempromosikan pengarusutamaan gender di Aceh. Walau demikian, perspektif Barat yang datang bersama dengan bantuan internasional cenderung melihat perempuan Aceh sebagai sebuah stereotipe “muslimah tertindas” yang membutuhkan pertolongan.

Diskursus kontemporer secara khusus menggambarkan perempuan Aceh sebagai korban, padahal dari sudut pandang sejarah, perempuan Aceh dikenal sebagai sosok yang hebat – sultanah, pahlawan, dan pemimpin.

Perempuan sebagai pemimpin di Aceh

Dari sisi sejarah, perempuan Aceh terlibat dalam banyak bidang publik, termasuk urusan perdagangan,  pertahanan, dan kepemimpinan. Pada abad ketujuh belas, Aceh diperintah oleh empat sultanah yang berlangsung selama 60 tahun.

Setelah masa kesultanahan, rakyat Aceh berperang dan berjuang melawan kolonialisme Belanda selama empat puluh tahun. Para perempuan pun berperan menjadi pejuang dan pimpinan operasi gerilya melawan Belanda. Pejuang perempuan Aceh yang terkenal adalah Cut Nyak Dhien dan Cut Meutia.

Belanda memperkenalkan ideologi patriarkat dan mengkritik eksistensi perempuan Indonesia di luar rumah. Akan tetapi, aplikasi kebijakan-kebijakan kolonial Belanda terhadap perempuan hanya terbatas dalam lingkungan orang kaya dan elite. Sebagian besar perempuan Indonesia tetap bekerja di luar rumah karena keadaan ekonomi membentuk tradisi untuk mempekerjakan perempuan.

Mayoritas kehidupan masyarakat Aceh terbebas dari pengaruh kolonialisme Belanda dan mengikuti tradisi lokal (yang dikenal dengan adat). Tradisi di dalam masyarakat Aceh yang sangat mengakar adalah sistem tempat tinggal matrilokal, yakni orang tua pihak perempuan menghadiahkan sebuah rumah kepada anak perempuannya setelah pernikahan. Status kepemilikan rumah tersebut memberikan stabilitas dan kewenangan kepada perempuan di dalam hubungan pernikahan.

Lebih jauh lagi, kedudukan perempuan Aceh di pusat keluarga dan desa terlihat dari tradisi rantau (laki-laki pindah dari suatu desa ke tempat lain dengan tujuan mencari pekerjaan). Meskipun tradisi ini bukan merupakan hal yang wajib dilakukan, jika suami tidak mendapatkan pekerjaan di tempatnya sendiri, dia dituntut untuk merantau. Karena istri adalah pemilik rumah dan juga bekerja di luar rumah, mereka tidak bergantung kepada suami dari segi ekonomi. Tradisi ini menempatkan perempuan dalam kedudukan sosial yang kuat yang sekaligus memberikan mereka otoritas secara budaya di tingkat desa.

Kata “istri” dalam bahasa Aceh adalah njang po rumoh yang berarti “pemilik rumah”.

Ibuisme negara

Setelah 1945, ketika Aceh menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, norma gender sangat dipengaruhi oleh pemerintahan Indonesia yang baru. Pemerintahan Soeharto memberlakukan kebijakan-kebijakan tentang gender. Pemerintah memberlakukan kebijakan, yang juga dikenal dengan “ibuisme negara”, melalui program-program seperti Dharma Wanita dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Kebijakan ini mengatur bahwa “suami sebagai sumber utama pemasukan keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga yang mengurus anak-anak”.

Ibuisme negara memiliki konsekuensi nyata dalam membatasi praktik nilai-nilai matrilokal di Aceh. Dengan memprioritaskan peran perempuan sebagai istri dan ibu rumah tangga, kebijakan ini melemahkan perempuan dalam peran lainnya dalam hubungan kekeluargaan sebagai saudara perempuan dan anak perempuan, yang juga dikenal dengan struktur kekeluargaan matrilineal. Ibusime negara telah memposisikan laki-laki dengan peran yang lebih penting yaitu sebagai kepala rumah tangga.

Dalam kehidupan modern masyarakat Aceh, sepasang suami dan istri lebih memilih membentuk keluarga inti baru yang terpisah dari struktur kekeluargaan matrilineal. Sementara tradisi matrilokal terus tumbuh kuat di daerah pedalaman, di perkotaan,  kelas menengah lebih cenderung menghindar dari praktik matriarkat dan cenderung memilih struktur keluarga patriarkat dengan menempatkan suami menjadi kepala rumah tangga.

Secara historis, hubungan matrilokal antara perempuan dan rumah telah memberdayakan perempuan dengan menempatkan mereka di pusat keluarga dan masyarakat. Namun, jika diinterpretasikan dalam konteks norma gender ibuisme negara yang bersifat membatasi, budaya matrilokal bisa memperkuat pandangan bahwa rumah adalah satu-satunya tempat yang “layak” atau “dapat diterima” bagi  perempuan.

Konflik berkepanjangan selama 30 tahun

Sebelum bencana gempa dan tsunami, Aceh mengalami perang sipil berkepanjangan antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan pemerintah pusat Indonesia. Bencana tsunami, yang memakan korban lebih dari 100.000 jiwa, merupakan pemicu perdamaian yang diraih melalui perjanjian perdamaian Helsinki pada 2005.

Selama perang sipil, GAM juga melanjutkan tradisi pejuang perempuan Aceh. Pasukan perempuan, juga disebut Inong Balee, dipromosikan dalam propaganda GAM. Namun, laki-laki tetap mendominasi kepemimpinan pergerakan.

Kekerasan yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) terhadap masyarakat Aceh juga sangat berbau gender. Pemerkosaan perempuan sangat sering terjadi dan perempuan diperlakukan secara tidak wajar dengan tujuan mengintimidasi dan melemahkan peran laki-laki Aceh.

Pada masa konflik ini, bahkan bagi perempuan yang bukan kombatan pun, peran sosial diambil alih sepenuhnya oleh perempuan. Ketika kaum laki-laki harus melarikan diri, ditangkap dan dipenjarakan atau bahkan dibunuh, perempuan menjadi kepala rumah tangga dan pemimpin masyarakat. Ketika para laki-laki kembali ke tempat masing-masing setelah masa konflik berakhir, peran sosial perempuan ini dianggap bertentangan dan bahkan mengancam status laki-laki di dalam keluarga. Hal ini kemudian memicu “tingginya angka kekerasan fisik dan seksual dalam rumah tangga”.

Lebih jauh lagi, perempuan Aceh terpinggirkan dalam proses rekonstruksi dan rekonsiliasi. Proses negosiasi perjanjian perdamaian Helsinki “sangat bias gender” dan mengesampingkan kepentingan perempuan.

Selama periode pasca-konflik, mantan pimpinan GAM mencoba mengaburkan peran perempuan dalam perjuangan semasa konflik. Hal ini terbukti bahwa pada mulanya tidak ada satu pun mantan kombatan perempuan di antara 3.000 daftar mantan kombatan yang menerima kompensasi dari pemerintah meski faktanya Inong Balee menjadi bagian dari propaganda GAM semasa konflik.

Refleksi terhadap pergeseran hubungan gender

Sejarah gender di Aceh tertuang dalam paradoks pemberdayaan perempuan yang sebetulnya melemahkan. Hubungan gender yang bersifat patriarkat terus meningkat dari waktu ke waktu. Kecenderungan jangka panjang tampak dalam hal penyusutan posisi sosial perempuan melalui pergeseran dalam struktur keluarga yang menjauh dari tradisi matrilokal. Meskipun tradisi matrilokal masih berlangsung di daerah terpencil, terjadi penurunan peran perempuan secara budaya, khususnya di wilayah perkotaan.

Peringatan tiga belas tahun bencana gempa dan tsunami memberikan kesempatan untuk melakukan refleksi mengenai perubahan hubungan gender masyarakat Aceh. Refleksi secara umum juga penting, tidak hanya upaya rekonstruksi bangunan fisik tetapi juga (re)konstruksi identitas masyarakat Aceh.

Momen ini menjadi momen berkala untuk merefleksikan tradisi matrilokal sebagai bagian unik dari kebudayaan orang Aceh yang seharusnya dihargai dan dilindungi untuk generasi Aceh masa depan.


Artikel ini diterjemahkan dari bahasa Inggris oleh Syahrial.

Balawyn Jones, PhD Candidate and Research Fellow, University of Melbourne

Sumber: https://www.vemale.com/lentera/110762-kedudukan-perempuan-aceh-dulu-dan-kini.html

Sumber asli artikel ini dari The Conversation.

Pornografi Jadi Faktor Dominan Pemicu Kekerasan Seksual terhadap Anak

JAKARTA – Pornografi dinilai sebagai faktor paling dominan memengaruhi seseorang melakukan kekerasan seksual terhadap anak.

Berdasarkan hasil penelitian, faktor pornografi meraih prosentasi 43 persen, diikuti pengaruh teman (33%), pengaruh narkoba/obat (11%), pengaruh histori pernah menjadi korban atau trauma masa kecil (10%) dan pengaruh keluarga (10%).

Hal tersebut disampaikan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengenai hasil penelitian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta (B2P3KS) bekerja sama dengan End Child Prostitution, Child Pornography & Trafficking Of Children for Sexual Purposes (ECPAT) Indonesia.

Penelitian dilakukan di lima wilayah yakni Jakarta Timur, Magelang, Yogyakarta, Mataram dan Makassar dan menggunakan metode wawancara mendalam terhadap 49 anak yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak, orang tua, guru, kepala panti, pekerja sosial, dan stakeholder.

“Saya ke Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) yang ada di bawah koordinasi Kemensos di sejumlah daerah di Indonesia. Secara terpisah saya bertemu korban dan pelaku. Hasilnya lebih dari 50 persen kasus kekerasan seksual anak dilakukan oleh anak. Maka saya minta agar dilakukan penelitian,” ungkap Khofifah dalam keterangan tertulis Kementerian Sosial yang diterima SINDOnews, Sabtu (/212/2017).

Hasil penelitian, kata dia, juga menunjukkan seluruh pelaku kekerasan berjenis kelamin laki-laki dengan rata-rata usia 16 tahun. Kekerasan melalui melalui paksaan (67%).

Sementara bentuk kekerasan yang dilakukan berupa sentuhan/rabaan organ sensitif (30%) hingga hubungan badan (26%). Mayoritas pelaku masih tinggal dengan orang tua (61,22%). Tempat terjadinya kekerasan seksual di antaranya di rumah teman (30,56%) dan di rumah korban (19,44%). Mayoritas pelaku dan korban telah saling kenal (87%).

Korban kekerasan seksual anak terungkap bahwa rentang usia mereka adalah 5–17 tahun. Karakteristik korban sebanyak 35,44% bersifat pendiam, cengeng dan pemalu. Sebanyak 24,05% bersifat hiperaktif dan bandel, sebanyak 13,92% senang berpakaian minim.

“Sementara dari sisi karakteristik sosial ekonomi keluarga, baik pelaku maupun korban menunjukkan 55% merupakan keluarga yang didampingi dua orang tua  dan 45% merupakan keluarga cerai/meninggal,” ucap Khofifah.

Dia mengatakan, pemerintah telah melakukan berbagai ikhtiar dari regulasi dan eksekusi. Dari sisi regulasi, ada revisi UU Perlindungan Anak hingga dua kali, yakni Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2002 menjadi UU Nomor 35 Tahun 2014.

“Berbagai layanan sudah kita lakukan tetapi dinamika masalah sosial terkait kekerasan terhadap anak sangat variatif sehingga kita harus maksimalkan langkah preventif dan penanganan yang lebih sistemik apalagi jika pelakunya anak agar dapat ditangani semaksimal mungkin,” tandasnya.

Dia menambahkan Kemensos telah melakukan upaya antara lain, melalui Panti Handayani di Jakarta yang menerima rujukan dari pemerintah dan masyarakat serta  memberikan layanan konseling serta trauma healing berstandar kepada anak.

Sementara di Panti Antasena Magelang, Paramita di Kota Mataram dan Todupoli di  Makassar, Kemensos berkoordinasi dengan sekolah untuk kelangsungan pendidikan anak dan memperkenalkan pendidikan kesehatan reproduksi sejak dini.

“Di Lembaga Perlindungan Anak Yogyakarta memberikan pendampingan secara sosial, psikologis dan hukum kepada korban dan pelaku kekerasan seksual anak termasuk pendampingan keluarga dari kedua belah pihak,” ungkap Khofifah.

Kendati demikian, lanjut dia, layanan ini tidak cukup jika tidak diperluas kemitraan layanan bersama masyarakat. Diperlukan peran masyarakat, pemerintah, pemerintah  daerah, dan keluarga inti untuk bersama-sama melindungi anak-anak.

“Misalnya menanamkan pemahaman kepada anak bahwa mereka punya bagian intim yang tidak boleh disentuh oleh orang lain bahkan orang yang mereka kenal sekalipun. Jika hal ini terjadi, anak harus berteriak atau melaporkan yang dialami kepada orang tua,” tuturnya.

Kemensos, lanjutnya, juga merekomendasikan pembatasan penggunaan internet pada anak-anak. Pasalnya penyebab kekerasan seksual anak terhadap anak melalui pornografi yang diakses dari internet dan gawai menjadi penyebab tertinggi.

“Pembatasan ini bisa disesuaikan dengan kesepakatan antara anak dengan orang tua dan dengan pengawalan orang tua. Misalnya boleh mengakses internet namun dibatasi hanya untuk tayangan anak, boleh pegang gawai pada jam-jam tertentu saja seperti setelah mereka belajar atau setelah berhasil melakukan pekerjaan rumah dan tugas-tugas sekolah,” katanya.

(dam)
Sumber: https://nasional.sindonews.com/read/1262396/15/pornografi-jadi-faktor-dominan-pemicu-kekerasan-seksual-terhadap-anak-1512209651/13

Dilema Hukum Dalam Kawin Anak

KOMPAS, 6 Februari 2018 – Dalam pencegahan perkawinan anak di Indonesia, aspek hukum tampaknya menjadi titik paling lemah. Pada praktiknya isbat nikah (menikah kembali di depan pejabat negara) atau dispensasi nikah merupakan peluang perkawinan anak yang semula ilegal menjadi legal. Lebih dari itu, keduanya merupakan bentuk pengakuan diam-diam atas praktik hukum non-negara yang seharusnya secara tegas dinyatakan ilegal dan bersanksi hukum bagi pelanggarnya.

Secara historis, eksistensi hukum non-negara, seperti hukum adat dan agama, tak lepas dari fakta kekayaan hukum yang hidup di Indonesia sejak sebelum kolonialis membawa konsep hukum sebagai konsekuensi dari negara modern.

Para penasihat negara jajahan seperti Snouck Hurgronje, terlebih ahli hukum Islam, Van den Berg, memberi jaminan bahwa penerapan hukum adat dan agama oleh warga jajahan tak akan memicu pemberontakan.

Sebaliknya pemerintah penjajah dapat memperoleh empati dan memanfaatkannya sebagai bentuk tindakan etis kepada warga jajahan. Oleh karena itu, kemudian muncul istilah pluralisme hukum, sebuah bentuk pengakuan kepada praktik hukum adat dan hukum agama, terutama untuk isu keluarga, termasuk perkawinan, warisan, dan wakaf.

Dominasi dan tirani hukum

Di era Orde Baru, upaya untuk tetap memberlakukan hukum adat dan agama sebagai sumber hukum yang setara dengan hukum negara terus diadvokasikan. Terutama dalam kaitannya untuk perlindungan kepada kelompok adat yang mempertahankan hukum adat mereka untuk melindungi hak ulayat/komunal atas tanah adat. Para aktivis memperjuangkan keberlakuan pluralisme hukum untuk menghindari kesewenang-wenangan dan dominasi hukum yang dimanfaatkan untuk pencaplokan tanah adat atas nama konsesi.

Nuansa politik yang mendasarinya jelas berbeda. Jika pada masa kolonial pluralisme hukum diberlakukan dalam rangka penjinakan kepada warga bumiputra, dalam era Orde Baru keragaman hukum merupakan bentuk perlindungan kepada suku dan kelompok adat yang sangat rentan terhadap okupasi negara atas nama pembangunan ekonomi.

Namun, dalam kaitannya dengan hukum keluarga, negara berusaha melakukan unifikasi hukum melalui Undang-Undang Perkawinan (UUP) No 1 Tahun 1974 dan penerapan Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991. Melalui kedua peraturan itu, warga negara, tak terkecuali umat Islam, diwajibkan tunduk kepada hukum nasional sekaligus menegaskan otoritas hukum negara atas hukum agama.

Berbeda dari isu agraria, di mana pluralisme hukum diupayakan dan dibela oleh para aktivis keadilan dalam rangka melindungi suku asli dan kelompok adat yang benar-benar tergantung kepada alam, dalam isu keluarga, pluralisme hukum  yang memberi ruang kepada hukum adat dan agama (fikih) sebenarnya tak menjadi agenda perjuangan. Sebaliknya para aktivis hukum lebih bersetuju pada adanya pengaturan yang diterapkan negara.

Dalam konteks ini Prof Barry Hooker, ahli mengenai hukum Islam dari Australia, kemudian memperkenalkan konsep hukum besar dan hukum kecil untuk membedakan tingkatan sumber hukum antara hukum negara dan hukum agama (fikih) dalam menyelesaikan perkara keluarga. Bagi Hooker, yang terpenting hukum yang kecil harus tunduk kepada hukum yang besar.

Pandangan seperti ini sebenarnya telah pula diberlakukan melalui undang-undang yang mewajibkan keberlakuan hierarki hukum di mana Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan hukum nasional harus menjadi pokok landasan hukum dan UU atau peraturan yang ada di bawahnya. Dengan hierarki itu, hukum adat/agama tidak dibenarkan bertentangan dengan keputusan atau hukum negara yang berposisi di atasnya.

Namun, tampaknya, dalam debat-debat teori pluralisme hukum sama sekali tak terbayangkan bahwa hukum komunal/hukum adat/hukum agama bisa digdaya menghadapi hukum negara yang dibangun oleh konsep negara modern pascakolonial.

Pengakuan akan keberlakuan pluralisme hukum yang semula bertujuan untuk memberi pengakuan dan proteksi kepada hukum komunal/hukum adat/hukum agama agar tak terintimidasi atau tertindas oleh hukum negara bisa berbalik menjadi dominasi hukum atau minimal kontestasi hukum. Hal yang tak diperhitungkan adalah lanskap di mana tatanan hukum itu membutuhkan prasyarat.

Pluralisme hukum meniscayakan hanya bisa diterapkan dalam masyarakat yang demokratis, egaliter, mengandalkan filsafat hukum bukan semata keyakinan,  dan diterapkan dalam relasi-relasi sosial yang setara atau bercita-cita setara.  Sebaliknya, dalam masyarakat yang tidak egaliter, tidak demokratis, tidak percaya kepada kesetaraan, konsep pularisme hukum bisa menjadi tirani. Hukum yang kecil ternyata dapat memenjarakan hukum yang besar.

Hal ini disebabkan oleh adanya kontestasi hukum di mana hukum agama diposisikan lebih utama ketimbang hukum negara, dengan alasan sumber hukumnya lebih sakral. Hal ini terbukti dari pembenaran praktik kawin anak yang selalu kembali ke sumber hukum teks fikih dan ini diterima sebagai hukum.

Untuk mengatasi persoalan ini, sebagaimana diusulkan Prof Sulistyowati Irianto dari Universitas Indonesia, pluralisme hukum seharusnya terbuka pada hukum-hukum baru dan global seperti konvensi-konvensi internasional yang berbasis hak asasi manusia (HAM) sekaligus sebagai alat koreksi terhadap hukum adat bilamana terbukti mencederai rasa keadilan.

Tidak tegas soal batas usia

Dalam kaitannya dengan upaya menolak praktik kawin anak; konvensi hak anak, konvensi antidiskriminasi terhadap perempuan harus menjadi landasan hukum yang lebih kuat.

Stjin van Huis, peneliti tentang hukum keluarga Islam  dari Belanda, melalui penelitiannya di Peradilan Agama di Cianjur dan Bulukumba, mengatakan bahwa dalam kaitannya dengan perkawinan anak, hukum yang hidup di masyarakat termasuk norma-norma tetap bisa menjadi rujukan hakim dalam memberikan dispensasi asal ada ketegasan soal batasan umur minimal.

Masalahnya, di Indonesia tidak ada batas usia minimum untuk pengajuan dispensasi sehingga diskresi pemberian dispensasi sangat besar. Dengan demikian, pada kasus perkawinan anak, negara tampaknya tidak memiliki ketegasan dalam mengimplementasikan batas usia seperti yang diatur dalam UU Perkawinan. Ini menunjukkan peran hukum agama yang berlaku dalam masyarakat di luar hukum negara masih sangat besar atau bahkan semakin besar mengiringi lanskap politik keagaan di ruang publik yang makin konservatif.

Padahal, sebagaimana ditegaskan Michael Pelatz dalam bukunya, Islamic Modern: Religious Courts and Cultural Politics in Malaysia, hukum keluarga serta implementasinya oleh pengadilan agama sebagai institusi negara yang berwenang sangat penting keberadaannya untuk menciptakan warga negara modern (national citizens) yang merujuk pada hukum nasional dan hak-hak individual; dan pada waktu yang sama dapat membebaskan individu—khususnya perempuan— dari ikatan primordial suku, adat istiadat, etnisitas, dan jender yang dipandangnya tidak adil.

Lies Marcoes  Koordinator Program Berdaya, Rumah KitaB

Merebut Tafsir: Kelembagaan Penopang Kawin Anak

Perbaikan regulasi seperti menaikkan usia kawin adalah usaha penting tapi tetap tak menyasar akar masalah. Penelitian Rumah KitaB berulang kali membuktikan tentang kelembagaan penopang kawin anak. Dari semua kelembagaan yang terlibat dalam proses perkawinan anak, tak satu pun yang menggunakan sistem hukum atau pengetahuan adat mereka guna untuk mencegah peristiwa itu. Tiadanya upaya untuk menolak atau mencegah perkawinan anak oleh kelembagaan-kelembagaan hukum atau kultural di tingkat desa, sesungguhnya bisa dibaca bahwa dalam upaya-upaya pencegahan itu, mereka anggap tidak (akan) menguntungkan baik finansial maupun moral.

Sebaliknya, ketika perhelatan itu bisa digelar tak peduli kawin bocah, sesederhana apapun perhelatan itu, para pihak yang terlibat, minimal akan mendapatkan makanan selamatan, rokok, upah dan ungkapan terima kasih. Hal yang utama adalah mereka merasa telah menjadi penyelamat muka keluarga dan dusun.

Di dalam situasi itu kita melihat bahwa perkawinan anak bukan hanya disebabkan oleh kemiskinan secara fisik dan karenanya setiap pergerakan uang sekecil apapun dari terjadinya perkawinan anak adalah rejeki, tetapi juga miskin imaginasi dan pemahaman tentang sistem hukum serta imbalan yang akan diterima oleh kelembagaan-kelembagaan itu jika berhasil mencegahnya.

Upaya untuk memberi manfaat langsung atau nilai keuntungan bagi mereka yang mencegah perkawinan anak harus lebih nyata, bukan lagi sekedar imbalan moril. Bisakan pahala sorga bagi mereka yang berhasil mencegah kawin anak jadi materi khutbah, materi ceramah, materi dakwah dan materi jihad? [Lies Marcoes]

Sumber: http://rumahkitab.com/merebut-tafsir-kelembagaan-penopang-kawin-anak/

Menteri PPPA Dukung Penerapan Hukum Kebiri

BANDUNG – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohanna Yembise mendukung pemberlakukan hukuman kebiri bagi para pelaku pedofilia dan pelecehan seksual terhadap anak-anak.

Sesuai UU Nomor 17/2016 tentang Perlindungan Anak, kata Yohana, pasal yang mengatur tentang hukuman kebiri sudah final. Berkas peraturan itu sudah dikirim dan segera ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). “Undang-undang ini sudah dikeluarkan akhir Desember 2016 lalu. Jadi kami tinggal melaksanakan peraturan ini,” kata Yohanna di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Senin (15/1/2018).

Yohana menjelaskan, hukuman kebiri tidak dilakukan langsung terhadap pelaku pedofilia. Pelaku harus menjalani pidana pokok yang menjeratnya terlebih dahulu. “Saya setuju (hukuman kebiri). Namun, hukuman kebiri ini tidak dilakukan langsung terhadap pelaku. Dia (pelaku) harus jalani pidana pokok dulu, 15-20 tahun. Setelah itu baru disuntik kimia kebiri sebagai salah satu program rehabilitasi sosial,” ujar dia.

Seperti diketahui, kasus pedofilia marak dalam satu bulan terakhir terungkap ke publik. Terakhir kasus Babeh di Tangerang dengan korban 41 anak laki-laki di bawah umur. Sedangkan di Jabar, setidaknya terjadi tiga kasus pelecehan seksual.

Yakni, kasus oknum guru ngaji berinisial AA (43) warga Kampung Karangsari RT02/13, Desa Cihanjuang, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat (KBB), diduga melecehkan tujuh santri dengan dalih menurunkan ilmu kebatinan. Kemudian seorang kepala pesantren di Kabupaten Bandung, IL diduga melecehkan lima santriwati.

Kemudian, AS alias Aun (67), kakek 9 cucu, diduga mencabuli 11 gadis di bawah umur. AS yang merupakan petugas bersih-bersih dan guru mengaji di madrasah di kawasan Pasirkoja, Kota Bandung itu, melakukan pelecehan seksual selama satu tahun.[]

Sumber: https://daerah.sindonews.com/read/1273794/21/menteri-pppa-dukung-penerapan-hukum-kebiri-1516009354

Indonesia akan Punya 4 Pusat Penelitian Pelayanan Anak

Bantul – Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa melakukan peletakan batu pertama pembangunan Pusat Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Anak Terpadu (P4AT) di Dusun Sonosewu, Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Bantul, DIY.

Selain di Bantul, pemerintah berencana membangun P4AT di tiga tempat lainnya. Tempat itu adalah Pasuruan, Jawa Timur; Deli Serdang, Sumatera Utara; dan Makassar, Sulawesi Selatan. Menurut Khofifah, dari beberapa tempat ini, pembangunan P4AT di Yogyakarta adalah yang paling siap.

“Kebetulan gedung-gedung sebelah (di kompleks BBPPKS Bantul) juga sudah ada dan akan segera dikonversi. Karena ini kan balai besar penelitian, ini akan segera dikonversi menjadi P4AT,” kata Khofifah sesuai peletakan batu pertama pembangunan P4AT di Bantul, Selasa (9/1/2018).

Menurutnya, rencana pengkonversian gedung di BBPPKS Bantul menjadi P4AT sudah dikomunikasikan dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Tidak hanya itu, Khofifah juga sudah berkomunikasi dengan Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti.

“Saya juga sudah mengkomunikasikan dengan Wali Kota Yogyakarta. Tahun ini saya mohon (P4AT) bisa dimasukkan dalam katalog tujuan wisata di Yogyakarta,” paparnya.

Khofifah menjelaskan pembangunan P4AT di Bantul ini tidak menggunakan dana pemerintah, melainkan support dari Tahir Foundation.

“Sementara ini (anggarannya) Rp 25 miliar. Tetapi itu masih dimungkinkan untuk bisa ditambah, tergantung kebutuhan dan hasil koordinasi berikutnya,” ucapnya.

Keberadaan P4AT, lanjut Khofifah, nantinya diharapkan dapat menjadi referensi atau rujukan dalam upaya perlindungan anak. Baik itu anak korban kekerasan, anak-anak telantar, maupun anak-anak yang menggelandang di jalanan.

“Di dalamnya juga akan ada sentra penelitian pengembangan skill. Jadi (P4AT) insyaallah akan terintegrasi,” pungkas dia.
(dnu/dnu)

Source: https://news.detik.com/berita/d-3806980/indonesia-akan-punya-4-pusat-penelitian-pelayanan-anak

In Indonesia, educating child brides remains a tough challenge

A groundbreaking report by UNICEF and the Indonesian government found that girls marrying before the age of 18 were at least six times less likely to complete senior secondary education compared to their unmarried peers.

SUMENEP REGENCY, Indonesia: Every morning, Dewi Khalifah greets students at the Islamic boarding school she runs, as they make their way to class.

The school, Aqidah Usymuni, is currently home to about 800 boys and girls who are housed on separate properties.

Lessons are held from 7am until 1pm, followed by Quranic studies at 3pm.

Students conclude the day with further religious studies before turning in for the night.

A student greets Dewi Khalifah in the morning. (Photo: Chandni Vatvani) 

But this school isn’t like other schools in East Java province’s Sumenep Regency.

In fact, it is one of a handful of schools in the regency which encourages students to pursue their studies instead of getting married before the age of 18 – something that close to 70 per cent of the people in the regency have done, according to research done in June by an non-government organisation, the Rumah Kita Bersama Foundation.

EDUCATION VS MARRIAGE

Child marriage is rampant in Indonesia.

A report launched in July this year by the government of Indonesia and UNICEF showed that over one in four girls married before reaching adulthood.

The report is the first of its kind for the country – it uses government data to set a baseline for monitoring progress on key sustainable development goals and targets for Indonesia’s 84 million children.

It showed that girls marrying before the age of 18 were at least six times less likely to complete senior secondary education compared to their unmarried peers.

Lessons are held from seven in the morning until one in the afternoon. (Photo: Chandni Vatvani) 

It is also not uncommon to see child brides in Indonesia being discriminated against in schools.

Local media carry reports of students being turned away from public schools upon their marriage, despite no official laws requiring them to do so.

Experts in Madura’s salt-producing Sumenep Regency tell Channel NewsAsia that such is the situation in the regency as well.

There is also the issue of deep-rooted patriarchal views, which place women in a domestic setting, thus restricting child brides from continuing their education if they marry young.

SCHOOL FOR EVERYONE

According to Lies Marcoes Natsir, executive director for the Rumah Kita Bersama Foundation, facts on the ground have shown that if a girl marries before completing high school, chances are, she may never go on to complete it.

This is contrary to the way boys in the same situation are treated, who are still able to continue their studies post-marriage.

“Well it’s different; I will stop studying after I complete high school … I would’ve liked to have gone to college if I didn’t marry. But because I am married, I can’t,” said Sariyatun with a laugh.

The 17-year-old is joined by her friends as she shares her experiences, several of whom are younger than her and married, just like her.

The girls are all students at the Mambaul Ulum Institution, an institution in Sumenep that doesn’t believe children should stop studying simply because of marriage.

The Mambaul Ulum Institute has a total of about 200 students. (Photo: Chandni Vatvani) 

The institution admits not just boys who are married but girls as well.

“They can study here on the condition that they are not pregnant. What happens then if they become pregnant? Well, we exempt them until they give birth,” said Fathol Haliq, founder of the Mambaul Ulum Foundation.

After a girl delivers her baby, she can come back to the school and complete earning her diploma, which she can then use to get a job in the event that she has an opportunity to work.

“We are providing them with an alternative means of education to empower them, so that they do not become victims of the cultural system that is deeply rooted in the practice,” Fathol added.

Founder of the Mambaul Ulum Institute, Fathol Haliq, speaks to a student. (Photo: Chandni Vatvani)

Over at Aqidah Usymuni, the efforts are slightly different, but the goals are the same – that a girl shouldn’t have to give up education over matrimony – but not every parent is comfortable with that idea.

“In Sumenep, everyone is afraid of remaining unmarried,” said Sumarni, whose daughter is a student at the school and recently turned 17 years old.

“By 17, girls themselves want to be married. I also have plans to marry my daughter off; I want to get her engaged, but Dewi Khalifah says my daughter is to continue studying at the boarding school, she can’t marry yet.”

Dewi took over managing the Islamic boarding school from her mother, who established the school to empower women. She explained that her mother was married off at 10 years old, and at that time the culture in Sumenep forbade women from obtaining an education.

Her mother sought to make a difference, and Dewi herself actively encourages her students to continue their studies and refrain from marrying as well, until they are at the very least 18 years of age.

Students who do get married receive support.

Aqidah Usymuni is the only Islamic boarding school in the entire regency which provides scholarships for children who marry, so that they may continue their education even after their nuptials.

Girls at Aqidah Usymuni make their way to class. (Photo: Chandni Vatvani) 

The scholarship has greatly benefitted students like Ahmad Dardiri and his wife Misnama.

The two married young – he at 18 and her, at 16. The policy allows the couple to not only pursue their education, but to do it together.

“Traditionally in Madura, if you have to pay a fee to study and if you have to choose one between husband and wife, the husband is prioritised,” said Ahmad.

“A wife is still synonymous with the kitchen, you know; it’s only the husband who can continue his education, so we are breaking this ‘Madura culture’.”

Ladies with food baskets balancing on their heads carry supplies into the Aqidah Usymuni Islamic boarding school’s girl’s wing. (Photo: Chandni Vatvani) 

Tradition dictates that a woman’s place is at home, caring for her husband and children.

Completely erasing the patriarchal culture painted in tradition isn’t possible, lamented Dewi, as there are a number of factors dictating its practice including economic conditions, which also influence how families conduct themselves.

“Because once a girl is married, she isn’t her family’s responsibility anymore,” said Ms Dewi.

The educational background of parents also matter, particularly if they come from lower-educated backgrounds.

“They feel that, ‘I got married as a child so why shouldn’t my child do the same?’” Dewi said. “It saddens my heart that they still enforce this practice on their children.”

STUDYING AS A SOLUTION

Reports published last year by the National Statistics Agency supported by UNICEF showed that women who were married between the ages of 15 and 19 had a lower level of school participation compared to those who weren’t married.

Indonesia has committed to achieving its Sustainable Development Goals by 2030, its aims include eliminating all harmful practices against girls and women including child marriage.

The report launched by the government of Indonesia and UNICEF showed that 12 per cent of women – 1.2 million – nationwide aged 20-24 years were married or in union before the age of 18 in 2015.

A group of married girls sit together at Mambaul Ulum Institute after speaking to Channel NewsAsia. (Photo: Chandni Vatvani) 

Earlier this year, Marta Santos Pais, special representative of the UN Secretary General on Violence Against Children met with President Joko Widodo and several ministers at the State Palace in Jakarta.

Pais discussed children’s protection from violence and its role in national development, and raised the issue of child marriage.

Minister of Education and Culture, Muhadjir Effendy who was reportedly present at that meeting, explained that the government has a 12-year compulsory education programme in place.

He told reporters after the meeting that this was one way the government is trying to curb child marriage.

Effendy said the ideal age for someone to marry was above the age of 17 – this way, a boy or girl who completed the compulsory 12-year education programme would automatically be 18 years old.

Bringing the issue to public notice is one way to overcome it, but a more definitive solution would be to legally revise the rules of marriage and keep children in school for a longer period of time, according to observers.

“There should be local regulations governed by the executive and legislative branch that children should no longer marry at the age of 16 or 18; but at the very minimum, they should possess a college degree,” said Aqidah Usymuni’s Dewi.

Source: https://www.channelnewsasia.com/news/asiapacific/in-indonesia-educating-child-brides-remains-a-tough-challenge-9488280