Ratusan Anak Deklarasi Stop Perkawinan Dini di TMII

Jakarta – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengusung tema ‘Stop Perkawinan Anak’ untuk memperingati Hari Anak Nasional. Acara ini dihadiri ratusan anak yang bertekad menolak perkawinan dini.

Peringatan Hari Anak diharapkan menjadi momentum pengingat untuk memperjuangkan hak-hak anak.

“Hak atas kelangsungan hidup, hak tumbuh dan berkembang, hak mendapat perlindungan, dan hak partisipasi,” ujar Plt kepala BKKBN Sigit Prioutomo di Panggung Putro Pendowo, Area Teater Imax Keong Mas TMII, Rabu (22/7/2018).

Ratusan Anak Deklarasi Setop Perkawinan Dini di TMII

Foto: Acara BKKBN memperingati Hari Anak Nasional (Alfons/detikcom)

Tak hanya itu, BKKBN juga mengajak para anak yang hadir untuk berikrar setop pernikahan dini. Diharapkan dengan kesadaran ini baik warga maupun pemerintah berkomitmen untuk melindungi hak-hak anak demi mempersiapkan perencanaan berkeluarga yang matang.

“Menghapuskan perkawinan anak, perkawinan dini dan perkawinan paksa perlu komitmen bersama dari berbagai pihak yakni pemerintah, swasta dan orang tua,” kata Sigit.

Ratusan Anak Deklarasi Setop Perkawinan Dini di TMII

Foto: Acara BKKBN memperingati Hari Anak Nasional (Alfons/detikcom)

Hari Anak Nasional Tahun 2018 ini juga dinilai sebagai momentum strategis membangun kesadaran bersama pentingnya penghapusan perkawinan anak dan perkawinan dini serta pentingnya persiapan dan perencanaan berkeluarga bagi remaja.

Lima poin yang menjadi ikrar anak-anak itu yakni bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersemangat untuk terus belajar, dan berikrar untuk selalu mencintai keluarga bangsa dan negara Indonesia. Ratusan anak-anak itu juga bertekad tidak menikah muda dan menolak perkawinan muda dan siap menjadi anak mandiri, berbakti dan menjaga martabat bangsa Indonesia.

“Kami anak Indonesia bertekad tidak akan menikah di usia muda dan menolak perkawinan anak,” ujar anak-anak itu kompak.

Acara ini dihadiri 500 orang dari Pusat Informasi Konseling remaja dengan total 720 peserta. Acara ini juga diramaikan dengan tarian anak-anak Lenggang Nyai dari Rumah Singgah Himata.

Sumber: https://news.detik.com/berita/4127026/ratusan-anak-deklarasi-setop-perkawinan-dini-di-tmii

,

Jejak Remaja Penggerak Program BERDAYA: Yuyun Khairun Nisa

Yuyun Khairun Nisa, atau biasa disapa Yuyun adalah salah satu peserta training “Penguatan Remaja untuk Pencegahan Perkawinan Anak” di wilayah Cirebon. Lahir di Indramayu 19 tahun lalu Yuyun merupakan bungsu dari enam bersaudara. Tahun 2017 ia lulus SMA, Yuyun bercita-cita melanjutkan kuliah dan mengambil jurusan Hubungan Internasional.

Namun karena orang tua masih harus mencari biaya, Yuyun memutuskan untuk nyantri di Pondok Pesantren Bapenpori Al-Istiqomah, Babakan, Ciwaringin, Cirebon sambil kursus bahasa Inggris. Di tempat tinggalnya sekarang ia aktif belajar sambil mengajar bersama beberapa santri senior lain, para ustadzah dan ustadz di lingkungan pondok itu.

Yuyun merupakan contoh remaja penggerak dalam pencegahan perkawinan anak. Ia adalah salah satu peserta Peringatan Hari Perempuan Internasional (IWD) di Kedutaan Belanda Maret 2018 yang diselenggarakan Jaringan AKSI bersama Girls not Brides yang disaksikan langsung Princes Mabel van Oranje. Dalam acara itu, Yuyun tanpa malu-malu mengutarakan keinginannya menjadi Duta Besar, sambil berharap mendapatkan kesempatan sehari menjadi “Duta Besar” Belanda yang akan membahas soal pencegahan perkawinan anak. Sebuah impian yang direspon positif oleh Atase Kebudayaan Belanda yang kemudian meminta Yuyun bicara di depan seratus orang remaja peserta Peringatan IWD.” Saya anak pesantren, saya ingin suatu hari menjadi Duta Besar Indonesia dan ikut mengatasi persoalan perkawinan anak di Indonesia melalui kerja-kerja diplomasi” demikian Yuyun memaparkan impiannya yang disambut tepuk tangan para peserta.

Persentuhan Yuyun dengan masalah kawin anak sudah terjadi cukup lama. Ketika SD, salah seorang teman sekolahnya menikah begitu lulus SD. Ia begitu sedih karena ia tak tahu apa yang dapat dilakukan ketika temannya mengatakan bahwa ia dipaksa kawin. Peristiwa serupa kembali terjadi saat di bangku SMP. Teman seangkatannya menikah menjelang tahun kelulusannya. Dan ketika Yuyun di SMA, lagi-lagi kasus serupa terjadi, dengan alasan yang hampir sama, dijodohkan orang tua dan temannya tak berani membantah karena takut kepada orang tua.

“Mereka takut membantah orang tua, takut durhaka, anak perempuan selalu diajari untuk patuh kepada orang tua, sampai mereka takut untuk membantah, padahal sebenarnya (mereka) tidak mau dinikahkan karena masih ingin sekolah”. Demikian Yuyun menjelaskan alasannya. Peristiwa-peristiwa itu kembali mengusik ingatan Yuyun ketika Ibu Nyai pimpinan pondoknya menunjuknya sebagai salah satu wakil untuk ikut Perayaan Hari Perempuan Internasional di Erasmus Huis Jakarta. Meskipun kegiatan itu hanya satu hari, namun cukup bagi Yuyun untuk memantapkan niat dan memutuskan untuk aktif dalam kegiatan kampanye pencegahan kawin anak di lingkungannya.

Yuyun berpartisipasi dalam sesi sharing pada acara IWD, Erasmus Huis, Kedutaan Belanda, AKSI- UNICEF, Jakarta 2018

 

Wawasan Yuyun makin berkembang setelah ia ikut acara Pemberdayaan bagi remaja untuk pencegahan Kawin Anak yang diselenggarakan program Berdaya Rumah KitaB di Cirebon 24-26 Mei 2018 lalu. Baginya, acara peringatan Hari Perempuan Internasional itu merupakan pintu gerbang untuk membuka wawasan, sementara pelatihan BERDAYA memberikan kemampuan kepada Yuyun untuk tidak hanya menyatakan prihatin, dan tahu lebih banyak tentang permasalahan kawin anak, melainkan mencari solusi terutama yang terkait dengan pandangan soal kepatuhan anak kepada orang tua yang menurutnya sangat kuat di tanamkan di lingkungannya yang senantiasa mendasarkan segara sesuatu kepada pandangan keagamaan.

“Kami berada di lingkungan yang kuat dengan tradisi keagamaan. Ajaran tentang kepatuhan kepada orang tua sangat kuat ditanamkan sejak kecil, terutama kepada anak perempuan. Saya merasa ajaran ketaatan – birrul walidain (tata kepada kedua orang tua) ikut mengkondisikan anak perempuan tak berani membantah orang tua dalam perjodohan. Tapi saya merasa ketaatan bukan seperti itu, sebab perjodohan banyak menimbulkan masalah bukan membawa kebaikan, dan jika perkawinanya buruk, orang tua juga yang susah”.

Dari dua kegiatan yang diikutinya, Yuyun dapat menjelaskan “peta masalah” yang membuat isu pencegahan kawin anak harus ditangani banyak pihak. “ Kawin anak kan banyaknya karena (anak perempuan) putus sekolah, orang tua tidak punya biaya pendidikan, lalu mereka bergaul melewati batas karena tak punya kegiatan, tapi mereka tak cukup pengetahuan soal pergaulan yang sehat, kemudian hamil”, demikian Yuyun menjelaskan alasannya tentang remaja yang terjebak dalam kawin anak.

Lebih lanjut Yuyun menjelaskan bahwa kehidupan pelaku kawin sejauh yang dia lihat sangat tidak menyenangkan. Ia berandai-andai, jika boleh memilih pasti pelaku kawin anak tidak ingin masuk ke dunia perkawinan terlalu cepat “ Bayangkan saja, kami masih bisa lanjut sekolah, bisa mondok di Pesantren, ngaji, bermain, bebas mau ngapa-ngapain, sementara dia dari pagi sampai malam mengurus anak, mengurus suami, masih untung kalau suami mencukup kebutuhannya, teman saya, suaminya masih menganggur tapi tak mau membantunya mengurus anak dengan alasan anak tanggung jawab istri, suaminya asik asik main, naik motor ke mana-mana ”.

Dari keterlibatannya dengan IWD dan Pelatihan yang diselenggarakan Rumah KitaB yang ia ikuti bersama 25 remaja di Kelurahan Kesunean, Kecamatan Lemahwungkuk ini, Yuyun mampu mendaftar sejumlah ide yang menurutnya dapat membantu mengatasi problem perkawinan anak. Untuk internal remaja sendiri, menurutnya, remaja harus diberi pemahaman yang cukup cara menjaga diri namun masih bisa “eksis”, bukan melarangnya gaul. Menurutnya remaja juga harus berani berkata tidak kepada orang tuanya kalau mau dijodohkan sebelum waktunya. Untuk itu menurut Yuyun materi “teknik negosiasi” sebagaimana ia dapatkan dalam pelatihan Pemberdayaan Remaja program BERDAYA Rumah KitaB sangat membantunya memahami cara bernegosiasi dengan orang tua dan lingkungannya. Dengan teknik itu remaja tidak sekedar asal melawan kepada orang tua dan orang tua tidak asal memaksakan kehendaknya dengan alasan anak harus patuh buta kepada orang tua.

Namun Hal yang menurutnya membingungkan adalah ketika orang tua mengalami kesulitan ekonomi dan tidak ada biaya sekolah. Yuyun heran mengapa solusinya mengawinkan anak perempuan mereka meskipun masih anak-anak. Padahal, menurutnya, mereka juga tahu dengan mengawinkan belum tentu rumah tangga anaknya bisa mengatasi kesulitan ekonomi mereka. Karenanya menurut Yuyun harus ada upaya pemberian pemahaman kepada orang tua bahwa mengawinkan anak bukan solusi.

Sebagai santri Yuyun juga melihat pesantren punya kekuatan untuk mencegah perkawinan anak sebab dengan menjadi santri dapat memperpanjang usia anak di dunia pendidikan sambil belajar hidup mandiri. Tentu saja, pesantren pun harus terbuka pada isu-isu yang terkait dengan perkawinan anak agar pesantren dapat mengajari santrinya serta membimbing orang tua santri yang sering datang ke pesantren untuk menengok anak-anaknya. Dalam kesempatan itu Ibu Nyai dapat menasehati soal nilai kepatuhan itu bahwa patuh kepada orang tua harus bermanfaat bagi masa depan si anak.

Yuyun: memimpin role play pada negosiasi untuk pencegahan kawin anak, Program BERDAYA, Cirebon, Juni 2018

 

Sebagai warga komunitas Yuyun juga menyarankan agar tokoh formal mapun nonformal seperti Pak RT, Pak RW, penghulu, tokoh agama dan tokoh masyarakat lainnya, agar lebih peka terhadap kebutuhan dan aspirasi para remaja. Ia berharap mereka menyediakan diri untuk mendengarkan dan berdialog dengan anak-anak muda tentang mimpi mimpi mereka di masa depan. Yuyun menegaskan bahwa mengawinkan anak hanya akan membinasakan impian kuam remaja. [YD]

Sumber: https://rumahkitab.com/jejak-remaja-penggerak-program-berdaya-yuyun-khairun-nisa/

,

Indonesia ranks 105th in Save the Children’s global childhood index

Indonesia ranks 105th in the recently released Save the Children’s annual global index, which examined 175 countries on a range of indicators concerning factors that rob children of their childhood.

The international non-governmental organization launched in June its “Many Faces of Exclusion: End of Childhood Report 2018“, its second annual End of Childhood Index, which looks at indicators such as child marriage, teenage pregnancy and child mortality.

In the report, Indonesia stands in stark contrast to neighbor Singapore, which ranks first on the list. The archipelago also trails behind several other Southeast Asian countries, including Malaysia ( 67th ), Brunei Darussalam ( 68th ), Thailand ( 85th ) and Vietnam ( 96th ), with the Philippines ranking just above it at 104th.

The countries in the region that rank after Indonesia are Myanmar ( 107th ), Cambodia ( 118th ) and Timor Leste ( 128th ).

The report has found that approximately 36 percent of all children under 5 in Indonesia suffer from child stunting.

Its data also shows that around 26 of 1,000 children do not live to celebrate their fifth birthday.

Inequality remains rampant in the country, where girls from impoverished families are six times more likely to give birth at a young age than girls from wealthy families.

The report further highlights that around 14 percent of school-aged children in Indonesia do not have access to education.

Seperately, Selina Sumbung, the head of Save the Children partner Sayangi Tunas Cilik Foundation (YSTC), said that one in seven children dropped out of school or had never attended school.

“This places these children at a disadvantage from the beginning of their lives,” Selina said recently, as quoted by kompas.com.

Several factors that contributed to the education crisis ranged from poverty to poor nutrition, including high stunting rates, she said. Children living in remote areas, for example, faced additional obstacles in accessing education because of a lack of facilities for children with disabilities. Selina stressed that education was a basic right for all children, regardless of the condition in which they were born and raised.

“It is important for all children to attend school and learn, play and participate in society,” Selina said.

YSTC advocacy and campaign director Tata Sudrajat said that in addressing these issues, the foundation, along with the Education and Culture Ministry, had launched the “Semua Anak Bisa Sekolah” (all children can go to school) campaign in May.

“We hope that, together with the nation as a whole, [the campaign target] can be realized by 2030 and that all school-aged children can receive free and affordable education, as well as [achieve] equality for all children,” said Tata. (liz/mut)

Source: http://www.thejakartapost.com/life/2018/07/02/indonesia-ranks-105th-in-save-the-childrens-global-childhood-index.html

Merebut Tafsir: Fenomena Kawin Anak, Kemiskinan dan Konservativisme di desa.

Kawin anak bukan isu baru bagi Indonesia. Tahun 70-an akhir awal 80-an fenomena ini juga telah dikaitkan dengan kemiskinan. Analisinya ketika itu, banyak petani gurem dengan tanah yang sempit tak punya tenaga kerja tak punya modal. Maka agar bisa bertahan mekanismenya adalah dengan mengawinkan anak perempuan mereka, berapa pun usianya, agar si petani punya tambahan tenaga kerja tak berupah yaitu sang menantu.
Dalam fenomena belakangan, isunya juga tetap sama, soal kemiskinan. Bedanya, kini mereka sama sekali tak punya tanah. Jadi alasannya bukan lagi untuk mendapatkan tambahan tenaga kerja melainkan tenaga untuk tambahan income keluarga dengan bekerja di luar sektor pertanian.
Masalahnya untuk mencari kerja tanpa keterampilan hanya menyisakan sedikit sekali peluang, mereka bekerja serabutan atau pergi migrasi meninggalkan desa.

Hilangnya tanah telah merampas otoritas kaum lelaki. Padahal mereka tetap memerlukan medan tempurnya agar mereka bisa survive dalam menjaga harga dirinya sebagai lelaki.
Ada dua gejala sosial yang muncul dan bisa diperdalam: Pertama mereka menjadi pendukung gagasan-gagasan soal pentingnya menjaga moral, terutama moral kaum remaja yang disuarakan tokoh lokal yang juga membutuhkan otoritas dan dukungan warga. Mereka menjadi sangat peduli pada isu molal dan adat karena hanya itu yang mereka fahami sebagai penyebab kemiskinan di sekeliling mereka. Karenanya mereka menjadi sangat aktif bicara aturan moral di keluarga lingkungannya- dua arena yang masih bisa mereka kontrol bersama tokoh lokal yang diandalkan. Ketika mereka tidak lagi mengurus tanah, sawah mereka juga kehilangan otoritas-otoritas lainnya. Kendali atas moral merupakan penanda bahwa mereka masih memiliki otoritas dan kuasa di lingkungannya. Merekalah yang menafsirkan aturan hukum; sebagian lain mengkondisikan agar terjadi pemaksa kawin seperti penggerebekan, mereka juga yang dapat memainkan data kependudukan, dengan berbagai alasannya.

Karena sumber ekonomi di desa begitu terbatas, maka peluang sekecil apapun untuk mendapatkan uang tak akan diabaikan. Mereka paham, dalam setiap penyimpangan hukum, niscarya ada uang. Perkawinan secara sirri jelas berbiaya lebih besar dibandingkan dengan kawin di KUA.Di sejumlah daerah yang kami teliti, biaya yang dikeluarkan untuk mengurus perkawinan sirri minimal Rp 1.500.000,- di luar biaya perhelatan yang bisa jutaan. Mereka dapat makan, kopi, rokok, plus otoritas moral![Lies Marcoes]

Pernikahan Anak Merenggut Hak Anak dan Merugikan Negara

Pada sebagian kasus pernikahan anak, negara berperan dalam melegalkannya.

 

tirto.id – Pernikahan dua remaja berusia 14 tahun dan 15 tahun di Bantaeng, Sulawesi Selatan membuat heboh. Mulai dari pengamat, pejabat, hingga menteri pendidikan dan kebudayaan serta menteri pemberdayaan perempuan dan anak-anak bersuara. Mereka menyesalkan rencana pernikahan dua remaja yang seharusnya masih duduk di bangku SMP tersebut.

Sayangnya, pernikahan anak di Bantaeng tersebut bukan satu-satunya. Masih banyak pernikahan anak yang terjadi di Indonesia, dengan beragam faktor penyebabnya. Jika pernikahan remaja di Bantaeng terjadi karena keinginan sendiri, tidak demikian yang terjadi pada Rasminah. Ia adalah anak yang terpaksa menikah dini karena desakan orang tua.

“Perasaan saya hancur. Hancurnya ya karena saya masih ingin sekolah. Masih ingin main,”

Kalimat itu diucapkan Rasminah. Ia menikah di usia 13 tahun setelah lulus SD demi membantu ekonomi keluarga. Ayahnya stroke dan tak bisa berjalan lagi. Kala itu calon suaminya berusia 25 tahun. Selama seminggu setelah ijab kabul, Rasminah kerap kabur untuk tidur di rumah orangtuanya. Ia takut lantaran tak siap berumah tangga. Umur 14 tahun, Rasminah melahirkan anak pertamanya, Karyamin.

 

Bank Dunia dan International Center for Research on Women menyebutkan bahwa pernikahan anak akan menyebabkan kerugian bagi negara berkembang hingga miliaran dolar pada 2030. Indonesia adalah salah satunya. Dua kasus yang pernah ramai diberitakan media adalah Syekh Puji (43 tahun) dan Lutfiana Ulfa (12 tahun) dan yang terbaru adalah pernikahan pasangan anak SMP di Sulawesi Selatan yang mendapat persetujuan Pengadilan Agama Bantaeng.

Gambaran pernikahan yang kerap lekat dengan cinta, kebahagiaan, dan rasa aman, belum tentu diamini oleh para mempelai di bawah umur yang masih berstatus anak –seseorang yang belum berusia 18 tahun, tercantum dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Sayangnya, batas usia tersebut tidak dijadikan dasar dalam penetapan standar usia menikah di Indonesia.

UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 tahun, dan memenuhi syarat-syarat perkawinan yang salah satunya adalah, untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.

Undang-undang ini jelas tidak melindungi anak perempuan yang merupakan pihak paling rentan dalam pernikahan anak. Mereka berisiko untuk dimanipulasi, dihamili, hingga tak punya masa depan lagi. Pada sebagian kasus, negara berperan karena melegalkannya.

 

Merujuk data susenas tahun 2013 dan 2015, bila dilihat berdasarkan usia, persentase perempuan pernah kawin usia 20-24 tahun yang menikah sebelum usia 16 tahun lebih sedikit. Namun, selepas 16 tahun hingga sebelum 18 tahun, persentasenya membesar. Meski data pernikahan anak memperlihatkan tren menurun, tetapi perkawinan yang dilakukan saat berusia 16 dan 17 tahun masih jamak dilakukan.

Persentase tertinggi perempuan pernah kawin usia 20-24 tahun ada pada kelompok perempuan yang menikah di usia kurang dari 18 tahun, yaitu sebesar 24,17 persen pada 2013 dan turun menjadi 22,82 persen pada 2015. Sementara pada perempuan yang menikah sebelum 16 tahun, persentasenya sebesar 4,78 persen pada 2013 dan turun menjadi 3,54 persen pada 2015. Persentase penurunan prevalensi tertinggi ada pada kelompok perkawinan sangat dini (sebelum usia 15 tahun) yaitu 40,1 persen.

Infografik Periksa Data Pernikahan Anak

 

Kasus ini terjadi di seluruh provinsi di Indonesia, pada 2015, tersebar mulai dari 11,73 persen di Kepulauan Riau hingga 34,22 persen di Sulawesi Barat –yang merupakan provinsi dengan prevalensi tertinggi. Selain Sulawesi Barat, prevalensi tertinggi pernikahan anak ada di Kalimantan, yaitu Kalimantan Selatan (33,68 persen), Kalimantan Tengah (33,56 persen), dan Kalimantan Barat (32,21 persen). Prevalensi di provinsi-provinsi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional sebesar 22,82 persen.

 

Infografik Periksa Data Pernikahan Anak

 

Tak Ada Hal Baik Pada Pernikahan Anak

Pernikahan anak merenggut hak atas pendidikan dan pemenuhan potensi anak. Semakin rendah pendidikan yang dienyam, maka makin rentan pula kemungkinan anak untuk menikah dini –terutama anak perempuan yang drop-out dari sekolah.

Pada 2015, 80 persen perempuan yang menikah sebelum 18 tahun tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi –hanya menyelesaikan pendidikan dasar. Mayoritas merupakan tamatan SMP sebesar 41,18 persen dan sekolah dasar sebesar 40,06 persen. Berbeda dengan perempuan yang menikah selepas 18 tahun, penundaan usia pernikahan akan meningkatkan capaian pendidikan mereka. Sebagian besar (45,38 persen) menamatkan sekolah hingga tingkat menengah ke atas.

Namun, Susenas mencatat ada peningkatan kecil. Data memperlihatkan turunnya persentase perempuan pernah kawin usia 20-24 tahun yang menikah sebelum 18 tahun yang tidak pernah sekolah/tidak lulus SD dari 11,97 persen di 2013 menjadi 9,87 persen di 2015.

 

Infografik Periksa Data Pernikahan Anak

 

Di sisi lain, ada kenaikan sebesar 2,21 persen pada perempuan pernah kawin usia 20-24 tahun yang menikah sebelum 18 tahun dan menyelesaikan SMA. Meski demikian, perempuan pernah kawin usia 20-24 tahun yang menikah setelah usia 18 tahun bersekolah lebih lama dua tahun dibandingkan dengan perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun dari kelompok umur yang sama. Pendidikan yang rendah ikut memperkecil peluang dalam meningkatkan kesejahteraan yang diraih melalui bekerja.

Ini disebabkan karena rendahnya kesempatan anak untuk berpartisipasi dalam pasar tenaga kerja formal. Dari survei, terlihat bahwa ada perbedaan pola sebaran antara pekerja perempuan pernah kawin usia 20-24 tahun tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun dengan yang menikah pada usia 18 tahun ke atas.

Mayoritas perempuan yang menikah lebih muda bekerja pada lapangan usaha yang bergerak di sektor pertanian (41,50 persen). Sedangkan kelompok perempuan yang menikah pada usia 18 tahun ke atas sebagian besar bekerja pada lapangan usaha yang bergerak di sektor jasa-jasa –sebesar 51,95 persen.

 

Infografik Periksa Data Pernikahan Anak

 

Hal ini menandakan adanya korelasi tingkat pendidikan dengan lapangan usaha. Kausanya, untuk dapat memasuki pasar kerja pada sektor pertanian tidak memerlukan tingkat pendidikan yang tinggi, sementara di sektor jasa lebih membutuhkan kualifikasi pendidikan yang lebih tinggi. Dari segi kesehatan, secara umum, peluang perempuan yang menikah sebelum 18 tahun dalam proses persalinan yang dibantu tenaga kesehatan lebih kecil, yaitu sebesar 84,52 persen.

Selain itu, Inisiasi Menyusui Dini (IMD) yang dilakukan perempuan pernah kawin usia 20-24 tahun sebelum 18 tahun lebih rendah, yaitu sebesar 38,61 persen. Gap ini muncul salah satunya karena kemungkinan perempuan menikah selepas 18 tahun mendapatkan informasi mengenai program IMD lebih besar. Hal ini juga berkaitan dengan kelahiran yang dibantu oleh tenaga kesehatan memungkinkan untuk melakukan IMD dalam satu jam setelah lahir.

 

Infografik Periksa Data Pernikahan Anak

 

Di samping itu, ibu yang berusia kurang dari 20 tahun memiliki risiko kelahiran yang lebih tinggi. Pada pernikahan di usia dini, risiko kelahiran berhubungan erat dengan buruknya kesehatan reproduksi dan kurangnya kesadaran anak perempuan terhadap dampak persalinan dini. Tak heran bila tingginya risiko kematian bayi disebabkan karena komplikasi saat persalinan dan tubuh yang belum sepenuhnya matang untuk melahirkan.

 

Bayi yang dikandung para ibu belia ini juga berpeluang menderita stunting –kurang gizi kronis yang disebabkan rendahnya asupan gizi sejak dalam kandungan dan tanda-tandanya baru tampak saat anak berusia dua tahun. Diperkirakan sekitar 9,5 juta anak Indonesia mengalami stunting yang mengakibatkan otak seorang anak kurang berkembang, dan ini membikin satu dari tiga anak Indonesia akan kehilangan peluang mengenyam pendidikan, mengurangi 10 persen dari total pendapatan seumur hidup, dan mengurangi pendapatan pekerja dewasa hingga 20 persen.

Tak cuma itu, stunting membebani pemerintah pusat hingga Rp49.767,23 miliar dalam program penanganan stunting 2018. Di daerah, alokasi anggaran untuk mendukung proyek prioritas nasional penurunan stunting yang digelontorkan melalui dana transfer/dana daerah adalah sebesar Rp92.571,48 miliar.

 

Pernikahan anak tak hanya berpengaruh pada pendidikan tetapi juga kesehatan. Kesadaran untuk menghindari pernikahan anak harus terus ditingkatkan. Pada tingkat keluarga, peran terbesar ada pada orangtua. Merujuk UU Nomor 1 Tahun 1974, jelas tertulis bahwa orangtua adalah pengambil keputusan dalam pernikahan anak, khususnya yang dilakukan sebelum usia 21 tahun. Orangtua menjadi kunci dalam upaya penurunan prevalensi pernikahan anak, oleh sebab itu edukasi terkait hal ini juga ditujukan bagi orangtua. Hal penting lainnya adalah meningkatkan batas usia minimal menikah dalam undang-undang sebagai upaya mencegah pernikahan anak.

Mengakhiri pernikahan anak akan memiliki dampak positif yang besar terhadap pencapaian pendidikan anak perempuan dan meningkatkan penghasilan yang diharapkan dari perempuan dan kesejahteraan rumah tangga. Bagi pemerintah, menurut laporan Bank Dunia, mengakhiri pernikahan anak juga akan mengurangi tingkat kematian balita dan menunda perkembangan fisik karena kurangnya nutrisi yang tepat (stunting).

Secara global, kematian balita yang rendah dan angka stunting yang ikut turun akan menghemat anggaran negara hingga lebih $90 miliar setiap tahun pada 2030. Dengan mencegah pernikahan dini, pemerintah juga akan menghemat biaya penyediaan pendidikan dasar. Ini karena pertumbuhan penduduk yang lebih rendah sehingga pemerintah bisa menghemat anggaran pendidikan sebanyak 5 persen pada 2030.

 

Sumber: https://tirto.id/pernikahan-anak-merenggut-hak-anak-dan-merugikan-negara-cJiQ

Reporter: Scholastica Gerintya
Penulis: Scholastica Gerintya
Editor: Nurul Qomariyah Pramisti

Menteri Yohana Minta Isu Perkawinan Anak Jadi Perhatian Komisi VIII

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise meminta perhatian Komisi VIII terkait usulan revisi Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, terutama pasal yang mengatur soal batas usia perkawinan.
Perubahan pasal tersebut bertujuan untuk menghapus praktik perkawinan usia anak.
Hal itu diungkapkan Yohana dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VIII, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/4/2018).
“Tentang usia menikah dan status anak di luar kawin. Saya minta perhatian dari Komisi VIII,” ujar Yohana.
Usulan perubahan UU Perkawinan, kata Yohana, telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015-2019.
Namun, UU tersebut tidak masuk prioritas tahun 2018. “Usulan perubahan UU Perkawinan telah masuk prolegnas 2015-2019. Namun, tidak masuk prioritas tahun 2018.
Maka saya minta ini jadi perhatian Komisi VIII juga,” kata dia. Sebelumnya, Yohana pernah mengungkapkan bahwa Kementerian PPPA telah menerima masukan dari berbagai pihak, baik yang pro maupun kontra dengan perkawinan usia anak. Isu tersebut juga mulai digulirkan secara luas untuk melihat respons dari publik.
Yohana mengatakan, kementeriannya juga tengah membuat kajian sebagai dasar perubahan undang-undang.
Isu penghapusan praktik perkawinan usia anak tengah menjadi perhatian kalangan masyarakat pemerhati hak perempuan dan anak.
Koordinator Pokja Reformasi Kebijakan Publik Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Indry Oktaviani mengungkapkan, ketentuan batas usia menikah yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan kebijakan yang mendiskriminasi perempuan.
Ia menilai, pencantuman batas minimal usia perkawinan perempuan 16 tahun dan laki-laki 19 tahun mendorong praktik perkawinan anak terus terjadi. “Secara nyata peraturan itu membuat setiap perempuan Indonesia boleh dikawinkan saat usia anak atau belum dewasa,” ujar Indry saat ditemui di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Senin (18/12/2017).
Menurut Indry, praktik perkawinan anak perempuan secara jelas menimbulkan kekerasan, baik kekerasan seksual, fisik maupun sosial.
Selain itu, korban perkawinan di usia dini juga kehilangan haknya sebagai anak.
Terkait hal itu, KPI mendampingi tiga perempuan korban perkawinan anak yang mengajukan uji materi UU Perkawinan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Endang Wasrinah, Rasminah dan Maryati meminta MK melakukan uji materi Pasal 7 ayat (1) terutama pada frasa “batas minimal usia perkawinan perempuan adalah 16 tahun”.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “Menteri Yohana Minta Isu Perkawinan Anak Jadi Perhatian Komisi VIII”, https://nasional.kompas.com/read/2018/04/16/12491891/menteri-yohana-minta-isu-perkawinan-anak-jadi-perhatian-komisi-viii.
Penulis : Kristian Erdianto
Editor : Inggried Dwi Wedhaswary

Korban Kawin Anak: “Kami Butuh Ijazah, Bukan Buku Nikah”

 

Data UNICEF tahun 2017 menunjukkan lebih dari 700 juta perempuan di seluruh dunia saat ini menikah ketika masih anak-anak. Agama, tradisi, kemiskinan, ketidaksetaraan gender dan ketidakamanan karena konflik menjadi alasan utama tingginya jumlah perkawinan anak.

Indonesia merupakan negara ketujuh dengan tingkat perkawinan anak tertinggi di dunia. Menjelang Hari Perempuan Internasional 8 Maret, VOA Siaran Indonesia akan menurunkan beberapa laporan terkait hal tersebut. Dalam laporan pertama hari ini, Eva Mazrieva melaporkan tentang kondisi muram di Indonesia dan bagaimana lembaga-lembaga swadaya masyarakat lewat berbagai cara mengatasi perkawinan anak.

“Saya merasa ketika itu menikah tidak seindah yang digambarkan pada saya. Tidak seperti yang saya bayangkan. Saya sering bertengkar dengan suami karena hal-hal sepele, misalnya beda pendapat atau tidak ada uang, atau beda keinginan, atau karena adanya orang ketiga – yaitu mertua atau tetangga – yang selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga saya. Suami suka memukul. Saya saat itu juga tidak tahu bagaimana mengurus anak. Beberapa tahun setelah menikah saya punya bayi dan saya bingung karena tidak tahu harus bagaimana. Suami juga waktu itu tidak bekerja dan hanya mengandalkan pemberian orang tuanya yang hanya cukup untuk sehari-hari saja.”

Demikian penuturan Megawati, korban perkawinan anak di desa Pijot, kecamatan Keruak, kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Adat istiadat setempat yang mendorong anak perempuan usia 14 dan 15 tahun menikah muda, membuat keluarga Megawati menikahkannya ketika berusia 16 tahun.

“Saya pun sudah dianggap ketuaan (terlalu tua.red). Saya menikah usia 16 tahun karena di desa saya itu anak-anak gadis harus menikah pada usia 14-15 tahun, kalau terlambat terus jadi pergunjingan. Saya sempat dianggap telat menikah dan tiap hari diolok-olok, dianggap “gak laku”, “ketuaan”. Memang sudah budayanya begitu Mbak. Dulu kami tidak bisa menolak jadi mau tidak mau saya harus menikah, atau jadi pergunjingan di desa. Mempermalukan keluarga begitu,” tambahnya.

Indonesia, Negara Ketujuh dengan Jumlah Kawin Anak Tertinggi di Dunia

Megawati merupakan potret suram sebagian anak perempuan di Indonesia, negara dengan angka perkawinan anak tertinggi ketujuh di dunia, dimana satu dari lima perempuan yang berusia 20-24 tahun telah melakukan perkawinan pertama sebelum usia 18 tahun. Survei UNICEF menunjukkan bahwa agama, tradisi, kemiskinan, ketidaksetaraan gender dan ketidakamanan karena konflik merupakan alasan utama tingginya jumlah perkawinan anak.

Sosiolog di Universitas Indonesia Dr. Ida Ruwaida menyoroti kuatnya budaya patriarki yang membuat posisi perempuan sangat lemah.

“Budaya patriarki yang masih kuat dianut menempatkan posisi tawar perempuan lebih rendah dan lebih lemah. Selain itu juga ditopang oleh kultur kolektivitas yang masih kuat. Sebagai ilustrasi, masih hidup dan bertahannya praktek perjodohan oleh kerabat dan tokoh agama – di suatu wilayah perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah – yang membuat anak tidak mampu menolak perjodohan itu. Bahkan orang tua dan keluarga si anak pun cenderung tidak berdaya. Di Jawa Barat, faktor ekonomi yang menjadi pendorongnya,” kata Ida.

Ida Ruwaida, yang memusatkan pada studi sosiologi gender, mengatakan di sebagian daerah lain, gabungan faktor budaya dan agama memperumit isu perkawinan anak.

‘’Sulitnya mengubah hal ini karena budaya dikaitk dengan agama. Di wilayah Papua dan NTT, faktor dominan terjadinya kawin anak adalah budaya dan adat. Sementara di wilayah lain yang umumnya beragama Islam, faktor budaya ini berkelindan dengan agama,” tukasnya.

Sejumlah ibu di Lombok Timur, NTB, belajar di “Sekolah Perempuan” tentang berbagai isu kesetaraan perempuan, kesehatan reproduksi, jaminan sosial hingga isu perkawinan anak. (Courtesy: Institut Kapal Perempuan)

Prevalensi Pernikahan Anak Turun

Menurut data yang dirilis UNICEF, Selasa (6/3), prevalensi pernikahan anak secara global menurun. Beberapa negara bahkan mengalami penurunan signifikan. Secara keseluruhan proporsi perempuan yang menikah ketika masih anak-anak turun 15 persen dalam sepuluh tahun terakhir. Dari 1 pada 4 perempuan, menjadi 1 pada lima perempuan.

Asia Selatan juga merasakan penurunan terbesar angka pernikahan anak dalam sepuluh tahun terakhir ini. Risiko anak perempuan yang dinikahkan sebelum usia 18 tahun turun lebih dari sepertiga, dari hampir 50 persen menjadi 30 persen, sebagian besar karena kemajuan yang luar biasa di India. Meningkatnya pendidikan bagi anak perempuan, investasi proaktif pemerintah pada remaja perempuan, pesan yang kuat tentang praktik perkawinan anak ilegal dan dampak yang ditimbulkan merupakan faktor yang mendorong keberhasilan menurunkan angka pernikahan anak.

Ratusan Juta Perempuan Nikah Sebelum Usia 18 Tahun

Menurut data baru UNICEF, jumlah anak perempuan yang dinikahkan ketika masih anak-anak mencapai 12 juta per tahun. Angka baru ini menunjukkan akumulasi pengurangan global angka pernikahan sekitar 25 juta lebih sedikit dibanding yang diantisipasi sepuluh tahun lalu. Namun untuk benar-benar mengakhiri praktik ini pada 2030 – sesuai target yang ditetapkan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG’) harus tetap dilakukan percepatan upaya menurunkan perkawinan anak, karena tanpa hal itu akan ada tambahan 150 juta perkawinan sebelum usia 18 tahun pada 2030.

Di seluruh dunia diperkirakan ada 650 juta perempuan yang menikah ketika masih anak-anak. Penurunan terbesar dalam sepuluh tahun terakhir terjadi di Asia Selatan, namun peningkatan terjadi di sub-Sahara Afrika, yang kini menjadi 1 dari 3 anak perempuan, dibanding sepuluh tahun lalu yang 1 dari 5 anak perempuan.

Aktivis dan Guru Selesaikan Isu Pernikahan Anak

Beberapa tahun terakhir ini sejumlah aktivis dan organisasi swadaya masyarakat berinisiatif untuk bekerja langsung di daerah-daerah terpencil dimana jumlah pernikahan anak paling banyak terjadi.

Institut Kapal Perempuan yang dikomandoi Misi Misiyah membuka “Sekolah Perempuan” yang mendidik para perempuan yang selama ini tidak berani bersuara, dan sebagian diantaranya bahkan buta baca tulis. Guna mendorong mereka berani menyampaikan isi pikiran, “Sekolah Perempuan” membatasi jumlah laki-laki yang ingin bergabung menjadi hanya 10-20 persen saja.

“Ini memang standar yang kami patok karena 20 persen laki-laki pun sangat menguasai forum, padahal kita ingin para perempuan ini punya keleluasaan untuk bicara dan berpikir, dan mengurangi ketidakpercayaan diri ketika harus berhadapan dengan laki-laki. Saya mendapati banyak perempuan mundur ketika belum apa-apa sudah berhadapan dengan laki-laki dalam jumlah banyak dan suaranya menguasai forum,” ujar Misi Misiyah.

“Sekolah Perempuan” Didik Perempuan di Alam Terbuka

Proses pendidikan juga tidak dilakukan di dalam ruang, tetapi di alam terbuka, misalnya di pinggir sawah, di sawung, di tepi sungai atau pantai, atau di halaman rumah atau balai desa.

“Pertama, belajar dari alam yang seadanya tidak berarti membuat orang tidak bisa membuat apa-apa. Metode-metode di luar kelas membuat situasi lebih informal dan orang lebih leluasa membangun gagasan dan kepercayaan diri. Kedua, memberi “pelajaran” kepada pemerintah yang semestinya aware dengan proses pendidikan sepanjang hayat dan memberikan fasilitas serta kesempatan pada mereka dalam program-program pemerintah, karena program ini ada tetapi tidak bisa diakses oleh orang-orang paling miskin, terutama perempuan,” imbuh Misi.

Para perempuan yang sebagian besar di antaranya buta baca tulis dan bahkan tidak pernah bicara di depan publik, didorong mengemukakan pendapat di “Sekolah Perempuan” di NTB. (Courtesy : Institut Kapal Perempuan)

Korban Pernikahan Anak Kini Jadi Aktivis dan Juru Kampanye

Sebagian perempuan yang belajar di “Sekolah Perempuan” ini adalah korban perkawinan anak yang kemudian dilatih menjadi aktivis. Diantaranya Megawati, korban perkawinan anak yang kini tidak saja ikut berkampanye menolak perkawinan anak di desa-desa NTB, tetapi bahkan berani mendatangi keluarga yang diketahui akan menikahkan anak perempuannya pada usia dini.

“Kalau saran saya.. sekolahkan dulu anaknya. Kita butuh ijazah bukan buku nikah! Sekolahkan dia setinggi-tingginya, jangan seperti saya. Dulu sebenarnya orang tua saya ingin saya sekolah, tetapi keadaan berkata lain, saya harus mengikuti tradisi dan adat di desa saya. Ijazah lebih penting untuk masa depan, tapi buku nikah gampang saja. Bahkan kalau sudah S1, S2, dan S3 kita bisa mendapatkan buku nikah, bahkan memilih siapa yang kawin dengan kita, bukankah begitu. Tapi kalau sekarang, jika kita butuh ijazah setelah menikah, tidak mungkin. Apalagi banyak diantara kita yang baru beberapa minggu atau beberapa bulan sudah bercerai. Bagaimana mungkin kita mendapatkan ijazah,” tukas Megawati.

Guru Datangi Keluarga yang Ingin Kawinkan Anak Perempuan

Upaya serupa juga dilakukan Dian Misastra, guru di Tegalwaru, Jawa Barat yang mendatangi rumah siswi yang diketahui akan dinikahkan. Henny Soepolo, Ketua Yayasan Cahaya Guru, suatu LSM yang memberikan pelatihan para guru, menyampaikan hal ini.

“Ada satu sekolah dasar di mana 50% siswa perempuan tidak melanjutkan ke SMP. Mereka hanya ditunggu lulus SD dan kemudian dikawinkan. Pak Dian ini datang dari satu rumah ke rumah lain, melakukan sosialisasi dengan mengajak orang tua berpikir panjang dengan pertanyaan2 antara lain : jika kamu mengawinkan anakmu, berapa mulut yang berkurang untuk diberi makan? OK berkurang satu. Tapi kalau anakmu cerai – karena memang angka perceraian tinggi – lalu anakmu pulang kembali ke rumah, maka berapa mulut yang kini harus diberi makan? Cukup anakmu saja atau anakmu plus cucumu? Jadi berapa uang yang kamu habiskan. (Argumen) Ini jadi lebih make sense. Yang menarik dengan pendekatan dari rumah ke rumah ini, pada tahun 2011 sudah 100 persen anak di SD di mana Pak Dian ini mengajar, akhirnya anak perempuan melanjutkan pendidikan ke SMP. Artinya orang tua bisa jadi terbiasa mengambil jalan pintas tanpa berpikir panjang. Mereka tidak berpikir bahwa kalau anak perempuannya dikawinkan, tidak saja berpotensi berkurangnya jumlah mulut yang dikasih makan, tetapi juga berpotensi anak bercerai dan pulang dengan membawa cucu sehingga justru bertambah mulut yang diberi makan. Pendekatan ini menarik dan saya kira seharusnya bisa menjadi gerakan bersama,” ujar Henny.

Perempuan-perempuan yang sebagian besar di antaranya buta baca tulis dan bahkan tidak pernah bicara di depan publik, didorong mengemukakan pendapat di “Sekolah Perempuan” di NTB. (Courtesy: Institut Kapal Perempuan)

“Ibu Nyai’’ Pasang Badan Lindungi Anak Perempuan yang akan Dikawinkan

Pendekatan serupa juga dilakukan di Lombok dan Madura. Aktivis perempuan yang juga peneliti gender dan Islam, serta pendiri ‘’Rumah Kita Bersama’’ atau kerap disebut ‘’Rumah Kitab’’, Lies Marcoes-Natsir menyampaikan hal ini.

“Di Lombok, di Madura dan beberapa daerah lain, “Ibu Nyai” (istri kiai yang memimpin suatu pesantren) bisa menjadi orang yang pasang badan ketika berhadapan dengan kultur dan orang tua yang memaksa anak untuk kawin. Ibu Nyai yang bernegosiasi dengan orang tua di setiap semester, ketika mereka datang untuk menjemput anaknya dari pesantren. Ketika mereka menjemput, Ibu Nyai biasanya sudah curiga bahwa “pasti anak akan dikawinkan”. Nah si Ibu Nyai ini kemudian tidak saja bernegosiasi dengan orang tua, tetapi juga dengan komunitas masyarakat di mana orang tua berada, yang mengkondisikan kawin anak itu. Bagusnya di pesantren – dan berbeda dengan sekolah umum – biasanya di akhir negosiasi, jika si Ibu Nyai “kalah”, ia akan mengijinkan anak dijemput untuk dikawinkan, tetapi mendesak supaya anak diijinkan kembali lagi untuk menyelesaikan pendidikannya. Artinya sang anak tetap bisa melanjutkan sekolah. Ini masih lebih baik karena biasanya masalah utama yang dihadapi anak yang dikawinkan muda itu adalah mereka jadi berhenti sekolah. (Berarti pesantren dalam hal ini jauh lebih moderat dibanding sekolah umum karena tetap mau menerima kembali anak-anak untuk bersekolah meski sudah dikawinkan?) Betul! Karena otoritanya ada pada Ibu Nyai dan Kyai di pesantren. Pertanyaannya kini adalah berapa besar kapasitas yang dimiliki para tokoh ini untuk mencegah perkawinan anak? Berapa banyak anak yang bisa ia lindungi setiap tahun?,” tutur Lies.

Misi Misiyah, Henny Soepolo dan Lies Marcoes-Natsir tidak menunggu pemerintah. Itikad serius untuk mengakhiri masalah perkawinan anak mendorong mereka menemukan cara dan metode beragam untuk menyelesaikan isu ini, langsung di daerah-daerah dengan tingkat perkawinan anak tertinggi di Indonesia. [em/al]

Sumber: https://www.voaindonesia.com/a/korban-kawin-anak-kami-butuh-ijazah-bukan-buku-nikah-/4283261.html

Kedudukan Perempuan Aceh Dulu dan Kini

Pada 26 Desember 2004, gempa dan tsunami menimpa Provinsi Aceh, Indonesia, yang mengakibatkan porak-poranda dahsyat dan memakan korban jiwa. Setelah bencana tsunami, isu mengenai gender di Aceh pun mulai berubah. Tiga belas tahun setelah tsunami, kedudukan perempuan dalam masyarakat Aceh bisa dikatakan semakin memburuk.

Setelah tsunami, ratusan LSM internasional mempromosikan pengarusutamaan gender di Aceh. Walau demikian, perspektif Barat yang datang bersama dengan bantuan internasional cenderung melihat perempuan Aceh sebagai sebuah stereotipe “muslimah tertindas” yang membutuhkan pertolongan.

Diskursus kontemporer secara khusus menggambarkan perempuan Aceh sebagai korban, padahal dari sudut pandang sejarah, perempuan Aceh dikenal sebagai sosok yang hebat – sultanah, pahlawan, dan pemimpin.

Perempuan sebagai pemimpin di Aceh

Dari sisi sejarah, perempuan Aceh terlibat dalam banyak bidang publik, termasuk urusan perdagangan,  pertahanan, dan kepemimpinan. Pada abad ketujuh belas, Aceh diperintah oleh empat sultanah yang berlangsung selama 60 tahun.

Setelah masa kesultanahan, rakyat Aceh berperang dan berjuang melawan kolonialisme Belanda selama empat puluh tahun. Para perempuan pun berperan menjadi pejuang dan pimpinan operasi gerilya melawan Belanda. Pejuang perempuan Aceh yang terkenal adalah Cut Nyak Dhien dan Cut Meutia.

Belanda memperkenalkan ideologi patriarkat dan mengkritik eksistensi perempuan Indonesia di luar rumah. Akan tetapi, aplikasi kebijakan-kebijakan kolonial Belanda terhadap perempuan hanya terbatas dalam lingkungan orang kaya dan elite. Sebagian besar perempuan Indonesia tetap bekerja di luar rumah karena keadaan ekonomi membentuk tradisi untuk mempekerjakan perempuan.

Mayoritas kehidupan masyarakat Aceh terbebas dari pengaruh kolonialisme Belanda dan mengikuti tradisi lokal (yang dikenal dengan adat). Tradisi di dalam masyarakat Aceh yang sangat mengakar adalah sistem tempat tinggal matrilokal, yakni orang tua pihak perempuan menghadiahkan sebuah rumah kepada anak perempuannya setelah pernikahan. Status kepemilikan rumah tersebut memberikan stabilitas dan kewenangan kepada perempuan di dalam hubungan pernikahan.

Lebih jauh lagi, kedudukan perempuan Aceh di pusat keluarga dan desa terlihat dari tradisi rantau (laki-laki pindah dari suatu desa ke tempat lain dengan tujuan mencari pekerjaan). Meskipun tradisi ini bukan merupakan hal yang wajib dilakukan, jika suami tidak mendapatkan pekerjaan di tempatnya sendiri, dia dituntut untuk merantau. Karena istri adalah pemilik rumah dan juga bekerja di luar rumah, mereka tidak bergantung kepada suami dari segi ekonomi. Tradisi ini menempatkan perempuan dalam kedudukan sosial yang kuat yang sekaligus memberikan mereka otoritas secara budaya di tingkat desa.

Kata “istri” dalam bahasa Aceh adalah njang po rumoh yang berarti “pemilik rumah”.

Ibuisme negara

Setelah 1945, ketika Aceh menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, norma gender sangat dipengaruhi oleh pemerintahan Indonesia yang baru. Pemerintahan Soeharto memberlakukan kebijakan-kebijakan tentang gender. Pemerintah memberlakukan kebijakan, yang juga dikenal dengan “ibuisme negara”, melalui program-program seperti Dharma Wanita dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Kebijakan ini mengatur bahwa “suami sebagai sumber utama pemasukan keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga yang mengurus anak-anak”.

Ibuisme negara memiliki konsekuensi nyata dalam membatasi praktik nilai-nilai matrilokal di Aceh. Dengan memprioritaskan peran perempuan sebagai istri dan ibu rumah tangga, kebijakan ini melemahkan perempuan dalam peran lainnya dalam hubungan kekeluargaan sebagai saudara perempuan dan anak perempuan, yang juga dikenal dengan struktur kekeluargaan matrilineal. Ibusime negara telah memposisikan laki-laki dengan peran yang lebih penting yaitu sebagai kepala rumah tangga.

Dalam kehidupan modern masyarakat Aceh, sepasang suami dan istri lebih memilih membentuk keluarga inti baru yang terpisah dari struktur kekeluargaan matrilineal. Sementara tradisi matrilokal terus tumbuh kuat di daerah pedalaman, di perkotaan,  kelas menengah lebih cenderung menghindar dari praktik matriarkat dan cenderung memilih struktur keluarga patriarkat dengan menempatkan suami menjadi kepala rumah tangga.

Secara historis, hubungan matrilokal antara perempuan dan rumah telah memberdayakan perempuan dengan menempatkan mereka di pusat keluarga dan masyarakat. Namun, jika diinterpretasikan dalam konteks norma gender ibuisme negara yang bersifat membatasi, budaya matrilokal bisa memperkuat pandangan bahwa rumah adalah satu-satunya tempat yang “layak” atau “dapat diterima” bagi  perempuan.

Konflik berkepanjangan selama 30 tahun

Sebelum bencana gempa dan tsunami, Aceh mengalami perang sipil berkepanjangan antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan pemerintah pusat Indonesia. Bencana tsunami, yang memakan korban lebih dari 100.000 jiwa, merupakan pemicu perdamaian yang diraih melalui perjanjian perdamaian Helsinki pada 2005.

Selama perang sipil, GAM juga melanjutkan tradisi pejuang perempuan Aceh. Pasukan perempuan, juga disebut Inong Balee, dipromosikan dalam propaganda GAM. Namun, laki-laki tetap mendominasi kepemimpinan pergerakan.

Kekerasan yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) terhadap masyarakat Aceh juga sangat berbau gender. Pemerkosaan perempuan sangat sering terjadi dan perempuan diperlakukan secara tidak wajar dengan tujuan mengintimidasi dan melemahkan peran laki-laki Aceh.

Pada masa konflik ini, bahkan bagi perempuan yang bukan kombatan pun, peran sosial diambil alih sepenuhnya oleh perempuan. Ketika kaum laki-laki harus melarikan diri, ditangkap dan dipenjarakan atau bahkan dibunuh, perempuan menjadi kepala rumah tangga dan pemimpin masyarakat. Ketika para laki-laki kembali ke tempat masing-masing setelah masa konflik berakhir, peran sosial perempuan ini dianggap bertentangan dan bahkan mengancam status laki-laki di dalam keluarga. Hal ini kemudian memicu “tingginya angka kekerasan fisik dan seksual dalam rumah tangga”.

Lebih jauh lagi, perempuan Aceh terpinggirkan dalam proses rekonstruksi dan rekonsiliasi. Proses negosiasi perjanjian perdamaian Helsinki “sangat bias gender” dan mengesampingkan kepentingan perempuan.

Selama periode pasca-konflik, mantan pimpinan GAM mencoba mengaburkan peran perempuan dalam perjuangan semasa konflik. Hal ini terbukti bahwa pada mulanya tidak ada satu pun mantan kombatan perempuan di antara 3.000 daftar mantan kombatan yang menerima kompensasi dari pemerintah meski faktanya Inong Balee menjadi bagian dari propaganda GAM semasa konflik.

Refleksi terhadap pergeseran hubungan gender

Sejarah gender di Aceh tertuang dalam paradoks pemberdayaan perempuan yang sebetulnya melemahkan. Hubungan gender yang bersifat patriarkat terus meningkat dari waktu ke waktu. Kecenderungan jangka panjang tampak dalam hal penyusutan posisi sosial perempuan melalui pergeseran dalam struktur keluarga yang menjauh dari tradisi matrilokal. Meskipun tradisi matrilokal masih berlangsung di daerah terpencil, terjadi penurunan peran perempuan secara budaya, khususnya di wilayah perkotaan.

Peringatan tiga belas tahun bencana gempa dan tsunami memberikan kesempatan untuk melakukan refleksi mengenai perubahan hubungan gender masyarakat Aceh. Refleksi secara umum juga penting, tidak hanya upaya rekonstruksi bangunan fisik tetapi juga (re)konstruksi identitas masyarakat Aceh.

Momen ini menjadi momen berkala untuk merefleksikan tradisi matrilokal sebagai bagian unik dari kebudayaan orang Aceh yang seharusnya dihargai dan dilindungi untuk generasi Aceh masa depan.


Artikel ini diterjemahkan dari bahasa Inggris oleh Syahrial.

Balawyn Jones, PhD Candidate and Research Fellow, University of Melbourne

Sumber: https://www.vemale.com/lentera/110762-kedudukan-perempuan-aceh-dulu-dan-kini.html

Sumber asli artikel ini dari The Conversation.