Prihatin Tingginya Angka Perkawinan Usia Muda, Kemen PPPA Usulkan Revisi UU Perkawinan

TRIBUNNEWS.COM JAKARTA – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mengusulkan percepatan kebijakan penyusunan revisi UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasalnya, Yohana Yembise selaku Menteri PPPA mengaku prihatin melihat tingginya angka perkawinan usia anak di Indonesia.

“Tingginya angka perkawinan usia anak tidak terlepas dari rendahnya tingkat pendidikan, tingginya angka kemiskinan, norma sosial budaya yang berlaku, dan ketidaksetaraan gender dalam keluarga,” ujarnya dalam acara Diskusi Media, bertema ‘Perkawinan Usia Anak’ di Millenium Hotel, Jakarta Pusat, Senin (6/8/2018).

Perkawinan usia anak, ujar MenPPPA Yohana, juga identik dengan perjodohan yang dilakukan oleh orang tua dengan alasan ekonomi.

“Anak-anak perempuan dari keluarga miskin berisiko dua kali lebih besar terjerat dalam perkawinan usia anak,” katanya.

Selain itu, merujuk data BPS yang dihimpun Kemen PPPA, satu dari empat anak perempuan di Indonesia telah menikah pada umur kurang dari 18 tahun pada 2008 hingga 2015.

Tercatat, 1.348.886 anak perempuan telah menikah di bawah usia 18 tahun pada 2012. Bahkan setiap tahun, sekitar 300.000 anak perempuan di Indonesia, menikah di bawah usia 16 tahun.

Untuk itu, MenPPPA Yohana mengatakan bahwa substansi penyusunan revisi UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu menaikkan batas usia perkawinan.

“Yaitu di atas usia anak atau 18 tahun dan idealnya di atas 21 tahun, membatasi dispensasi perkawinan, serta menambah pasal upaya pencegahan perkawinan usia anak,” ujarnya.

Untuk mengatasi hal tersebut, Kemen PPPA telah menginisiasi beberapa strategi, di antaranya, Penyusunan kebijakan nasional tentang pencegahan perkawinan anak; Penyusunan rencana menaikkan batas usia perkawinan dan menghapus dispensasi perkawinan; Kampanye ‘Stop Perkawinan Anak’ sejak 2016; Forum Pencegahan Perkawinan Anak yang ditujukan kepada tokoh agama dan guru; Inisiasi perwujudan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA); Mendorong wajib belajar selama 12 tahun dalam kebijakan; Pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA); Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan anak; Melibatkan anak sebagai Pelopor dan Pelapor (2P); serta menjalin kemitraan dengan lembaga sosial dan dunia usaha.

“Sudah menjadi tanggung jawab kita semua untuk memutus mata rantai perkawinan usia anak,” katanya.

Artikel ini telah tayang di dengan judul Prihatin Tingginya Angka Perkawinan Usia Muda, Kemen PPPA Usulkan Revisi UU Perkawinan,

Editor: Johnson Simanjuntak


Syrian Child Brides Increasingly Contemplate Suicide

Salwa, a 14 year old girl, remembers chugging bleach for as long as she could. She ignored the burn as it went down her throat, and she tuned out the sound of gunshots outside her window.

But Salwa, a Syrian refugee, wasn’t trying to escape the Syrian war — she was trying to escape her forced marriage.

In Lebanon, nearly 40% of young Syrian refugee girls are being married off by impoverished families who erroneously believe that they are protecting their daughters against sexual assault. Often they are wedded off to much older men who rape and beat them if they refuse to sleep with them.

Such was Salwa’s case. Her drunk husband wanted to have sex, but Salwa said she would be right back. She left the room and tried to poison herself.


 “I returned to the bedroom and thought, this will be the last time,” said Salwa. “When I woke up the next morning, I said, ‘F*ck you, God.’”


The Times of Israel reports that this isn’t an isolated case:

Halima’s death certificate says she fell down the stairs. But according to SB Overseas — an NGO working with Syrian refugees across Lebanon, including Halima’s camp — the 13-year-old actually killed herself.

It started one night in October, when she ran away from her abusive husband at a refugee camp outside Beirut. She fled back to her family and asked if they’d help her divorce him. No way, was their answer, she had to stay with him. So, that night, Halima overdosed on pills.

SB Overseas has noticed how common suicide has become among child brides — and how often families lie about it.

“They cannot admit the decision they made led to this result,” said Veronica Lari, a former spokesperson for SB Overseas. “What happens often is girls disappear completely. We know it’s a consequence of the marriage, but we don’t have any data or news from her. And the family says they don’t know anything.”

Hasan Arfeh, a Syrian journalist, has even noticed the same trend in Syria.

“Parents know their daughter committed suicide, but in small communities in Syria, they hide the issue,” Arfeh said. “They feel ashamed of the community around them. They do not offer the body to the forensic doctor, claiming it is the body of a girl and they have the right not to show it.”

In Lebanon, Syrian girls face an uphill battle against forced marriage. There is no minimum age for marriage in the country as the government allows religious parties to decide. On top of this, martial rape is not criminalized.

Lebanon has also created a rule that Syrians can only work in temporary, low-paying sectors including agriculture, construction and cleaning. With families unable to provide for their children, many parents see marriage as a ticket out of poverty.

Monthly cash support from the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) is one saving grace, but its severely underfunded and only able to reach 13% of Syrian refugees in Lebanon.

Until Syrian families find a way out of poverty, the trend of abused child brides turning to suicide will likely continue.

Child brides like Layla, a 16 year Syrian refugee threw herself into a river knowing she couldn’t swim. Her sister managed to save her.

“I thought, ‘I want to die. It’s better than living this miserable life,’” said Layla.


Ratusan Anak Deklarasi Stop Perkawinan Dini di TMII

Jakarta – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengusung tema ‘Stop Perkawinan Anak’ untuk memperingati Hari Anak Nasional. Acara ini dihadiri ratusan anak yang bertekad menolak perkawinan dini.

Peringatan Hari Anak diharapkan menjadi momentum pengingat untuk memperjuangkan hak-hak anak.

“Hak atas kelangsungan hidup, hak tumbuh dan berkembang, hak mendapat perlindungan, dan hak partisipasi,” ujar Plt kepala BKKBN Sigit Prioutomo di Panggung Putro Pendowo, Area Teater Imax Keong Mas TMII, Rabu (22/7/2018).

Ratusan Anak Deklarasi Setop Perkawinan Dini di TMII

Foto: Acara BKKBN memperingati Hari Anak Nasional (Alfons/detikcom)

Tak hanya itu, BKKBN juga mengajak para anak yang hadir untuk berikrar setop pernikahan dini. Diharapkan dengan kesadaran ini baik warga maupun pemerintah berkomitmen untuk melindungi hak-hak anak demi mempersiapkan perencanaan berkeluarga yang matang.

“Menghapuskan perkawinan anak, perkawinan dini dan perkawinan paksa perlu komitmen bersama dari berbagai pihak yakni pemerintah, swasta dan orang tua,” kata Sigit.

Ratusan Anak Deklarasi Setop Perkawinan Dini di TMII

Foto: Acara BKKBN memperingati Hari Anak Nasional (Alfons/detikcom)

Hari Anak Nasional Tahun 2018 ini juga dinilai sebagai momentum strategis membangun kesadaran bersama pentingnya penghapusan perkawinan anak dan perkawinan dini serta pentingnya persiapan dan perencanaan berkeluarga bagi remaja.

Lima poin yang menjadi ikrar anak-anak itu yakni bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersemangat untuk terus belajar, dan berikrar untuk selalu mencintai keluarga bangsa dan negara Indonesia. Ratusan anak-anak itu juga bertekad tidak menikah muda dan menolak perkawinan muda dan siap menjadi anak mandiri, berbakti dan menjaga martabat bangsa Indonesia.

“Kami anak Indonesia bertekad tidak akan menikah di usia muda dan menolak perkawinan anak,” ujar anak-anak itu kompak.

Acara ini dihadiri 500 orang dari Pusat Informasi Konseling remaja dengan total 720 peserta. Acara ini juga diramaikan dengan tarian anak-anak Lenggang Nyai dari Rumah Singgah Himata.



Indonesia ranks 105th in Save the Children’s global childhood index

Indonesia ranks 105th in the recently released Save the Children’s annual global index, which examined 175 countries on a range of indicators concerning factors that rob children of their childhood.

The international non-governmental organization launched in June its “Many Faces of Exclusion: End of Childhood Report 2018“, its second annual End of Childhood Index, which looks at indicators such as child marriage, teenage pregnancy and child mortality.

In the report, Indonesia stands in stark contrast to neighbor Singapore, which ranks first on the list. The archipelago also trails behind several other Southeast Asian countries, including Malaysia ( 67th ), Brunei Darussalam ( 68th ), Thailand ( 85th ) and Vietnam ( 96th ), with the Philippines ranking just above it at 104th.

The countries in the region that rank after Indonesia are Myanmar ( 107th ), Cambodia ( 118th ) and Timor Leste ( 128th ).

The report has found that approximately 36 percent of all children under 5 in Indonesia suffer from child stunting.

Its data also shows that around 26 of 1,000 children do not live to celebrate their fifth birthday.

Inequality remains rampant in the country, where girls from impoverished families are six times more likely to give birth at a young age than girls from wealthy families.

The report further highlights that around 14 percent of school-aged children in Indonesia do not have access to education.

Seperately, Selina Sumbung, the head of Save the Children partner Sayangi Tunas Cilik Foundation (YSTC), said that one in seven children dropped out of school or had never attended school.

“This places these children at a disadvantage from the beginning of their lives,” Selina said recently, as quoted by

Several factors that contributed to the education crisis ranged from poverty to poor nutrition, including high stunting rates, she said. Children living in remote areas, for example, faced additional obstacles in accessing education because of a lack of facilities for children with disabilities. Selina stressed that education was a basic right for all children, regardless of the condition in which they were born and raised.

“It is important for all children to attend school and learn, play and participate in society,” Selina said.

YSTC advocacy and campaign director Tata Sudrajat said that in addressing these issues, the foundation, along with the Education and Culture Ministry, had launched the “Semua Anak Bisa Sekolah” (all children can go to school) campaign in May.

“We hope that, together with the nation as a whole, [the campaign target] can be realized by 2030 and that all school-aged children can receive free and affordable education, as well as [achieve] equality for all children,” said Tata. (liz/mut)


Merebut Tafsir: Fenomena Kawin Anak, Kemiskinan dan Konservativisme di desa.

Kawin anak bukan isu baru bagi Indonesia. Tahun 70-an akhir awal 80-an fenomena ini juga telah dikaitkan dengan kemiskinan. Analisinya ketika itu, banyak petani gurem dengan tanah yang sempit tak punya tenaga kerja tak punya modal. Maka agar bisa bertahan mekanismenya adalah dengan mengawinkan anak perempuan mereka, berapa pun usianya, agar si petani punya tambahan tenaga kerja tak berupah yaitu sang menantu.
Dalam fenomena belakangan, isunya juga tetap sama, soal kemiskinan. Bedanya, kini mereka sama sekali tak punya tanah. Jadi alasannya bukan lagi untuk mendapatkan tambahan tenaga kerja melainkan tenaga untuk tambahan income keluarga dengan bekerja di luar sektor pertanian.
Masalahnya untuk mencari kerja tanpa keterampilan hanya menyisakan sedikit sekali peluang, mereka bekerja serabutan atau pergi migrasi meninggalkan desa.

Hilangnya tanah telah merampas otoritas kaum lelaki. Padahal mereka tetap memerlukan medan tempurnya agar mereka bisa survive dalam menjaga harga dirinya sebagai lelaki.
Ada dua gejala sosial yang muncul dan bisa diperdalam: Pertama mereka menjadi pendukung gagasan-gagasan soal pentingnya menjaga moral, terutama moral kaum remaja yang disuarakan tokoh lokal yang juga membutuhkan otoritas dan dukungan warga. Mereka menjadi sangat peduli pada isu molal dan adat karena hanya itu yang mereka fahami sebagai penyebab kemiskinan di sekeliling mereka. Karenanya mereka menjadi sangat aktif bicara aturan moral di keluarga lingkungannya- dua arena yang masih bisa mereka kontrol bersama tokoh lokal yang diandalkan. Ketika mereka tidak lagi mengurus tanah, sawah mereka juga kehilangan otoritas-otoritas lainnya. Kendali atas moral merupakan penanda bahwa mereka masih memiliki otoritas dan kuasa di lingkungannya. Merekalah yang menafsirkan aturan hukum; sebagian lain mengkondisikan agar terjadi pemaksa kawin seperti penggerebekan, mereka juga yang dapat memainkan data kependudukan, dengan berbagai alasannya.

Karena sumber ekonomi di desa begitu terbatas, maka peluang sekecil apapun untuk mendapatkan uang tak akan diabaikan. Mereka paham, dalam setiap penyimpangan hukum, niscarya ada uang. Perkawinan secara sirri jelas berbiaya lebih besar dibandingkan dengan kawin di KUA.Di sejumlah daerah yang kami teliti, biaya yang dikeluarkan untuk mengurus perkawinan sirri minimal Rp 1.500.000,- di luar biaya perhelatan yang bisa jutaan. Mereka dapat makan, kopi, rokok, plus otoritas moral![Lies Marcoes]

Menteri Yohana Minta Isu Perkawinan Anak Jadi Perhatian Komisi VIII

JAKARTA, – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise meminta perhatian Komisi VIII terkait usulan revisi Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, terutama pasal yang mengatur soal batas usia perkawinan.
Perubahan pasal tersebut bertujuan untuk menghapus praktik perkawinan usia anak.
Hal itu diungkapkan Yohana dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VIII, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/4/2018).
“Tentang usia menikah dan status anak di luar kawin. Saya minta perhatian dari Komisi VIII,” ujar Yohana.
Usulan perubahan UU Perkawinan, kata Yohana, telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015-2019.
Namun, UU tersebut tidak masuk prioritas tahun 2018. “Usulan perubahan UU Perkawinan telah masuk prolegnas 2015-2019. Namun, tidak masuk prioritas tahun 2018.
Maka saya minta ini jadi perhatian Komisi VIII juga,” kata dia. Sebelumnya, Yohana pernah mengungkapkan bahwa Kementerian PPPA telah menerima masukan dari berbagai pihak, baik yang pro maupun kontra dengan perkawinan usia anak. Isu tersebut juga mulai digulirkan secara luas untuk melihat respons dari publik.
Yohana mengatakan, kementeriannya juga tengah membuat kajian sebagai dasar perubahan undang-undang.
Isu penghapusan praktik perkawinan usia anak tengah menjadi perhatian kalangan masyarakat pemerhati hak perempuan dan anak.
Koordinator Pokja Reformasi Kebijakan Publik Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Indry Oktaviani mengungkapkan, ketentuan batas usia menikah yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan kebijakan yang mendiskriminasi perempuan.
Ia menilai, pencantuman batas minimal usia perkawinan perempuan 16 tahun dan laki-laki 19 tahun mendorong praktik perkawinan anak terus terjadi. “Secara nyata peraturan itu membuat setiap perempuan Indonesia boleh dikawinkan saat usia anak atau belum dewasa,” ujar Indry saat ditemui di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Senin (18/12/2017).
Menurut Indry, praktik perkawinan anak perempuan secara jelas menimbulkan kekerasan, baik kekerasan seksual, fisik maupun sosial.
Selain itu, korban perkawinan di usia dini juga kehilangan haknya sebagai anak.
Terkait hal itu, KPI mendampingi tiga perempuan korban perkawinan anak yang mengajukan uji materi UU Perkawinan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Endang Wasrinah, Rasminah dan Maryati meminta MK melakukan uji materi Pasal 7 ayat (1) terutama pada frasa “batas minimal usia perkawinan perempuan adalah 16 tahun”.

Artikel ini telah tayang di dengan judul “Menteri Yohana Minta Isu Perkawinan Anak Jadi Perhatian Komisi VIII”,
Penulis : Kristian Erdianto
Editor : Inggried Dwi Wedhaswary

Korban Kawin Anak: “Kami Butuh Ijazah, Bukan Buku Nikah”


Data UNICEF tahun 2017 menunjukkan lebih dari 700 juta perempuan di seluruh dunia saat ini menikah ketika masih anak-anak. Agama, tradisi, kemiskinan, ketidaksetaraan gender dan ketidakamanan karena konflik menjadi alasan utama tingginya jumlah perkawinan anak.

Indonesia merupakan negara ketujuh dengan tingkat perkawinan anak tertinggi di dunia. Menjelang Hari Perempuan Internasional 8 Maret, VOA Siaran Indonesia akan menurunkan beberapa laporan terkait hal tersebut. Dalam laporan pertama hari ini, Eva Mazrieva melaporkan tentang kondisi muram di Indonesia dan bagaimana lembaga-lembaga swadaya masyarakat lewat berbagai cara mengatasi perkawinan anak.

“Saya merasa ketika itu menikah tidak seindah yang digambarkan pada saya. Tidak seperti yang saya bayangkan. Saya sering bertengkar dengan suami karena hal-hal sepele, misalnya beda pendapat atau tidak ada uang, atau beda keinginan, atau karena adanya orang ketiga – yaitu mertua atau tetangga – yang selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga saya. Suami suka memukul. Saya saat itu juga tidak tahu bagaimana mengurus anak. Beberapa tahun setelah menikah saya punya bayi dan saya bingung karena tidak tahu harus bagaimana. Suami juga waktu itu tidak bekerja dan hanya mengandalkan pemberian orang tuanya yang hanya cukup untuk sehari-hari saja.”

Demikian penuturan Megawati, korban perkawinan anak di desa Pijot, kecamatan Keruak, kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Adat istiadat setempat yang mendorong anak perempuan usia 14 dan 15 tahun menikah muda, membuat keluarga Megawati menikahkannya ketika berusia 16 tahun.

“Saya pun sudah dianggap ketuaan (terlalu Saya menikah usia 16 tahun karena di desa saya itu anak-anak gadis harus menikah pada usia 14-15 tahun, kalau terlambat terus jadi pergunjingan. Saya sempat dianggap telat menikah dan tiap hari diolok-olok, dianggap “gak laku”, “ketuaan”. Memang sudah budayanya begitu Mbak. Dulu kami tidak bisa menolak jadi mau tidak mau saya harus menikah, atau jadi pergunjingan di desa. Mempermalukan keluarga begitu,” tambahnya.

Indonesia, Negara Ketujuh dengan Jumlah Kawin Anak Tertinggi di Dunia

Megawati merupakan potret suram sebagian anak perempuan di Indonesia, negara dengan angka perkawinan anak tertinggi ketujuh di dunia, dimana satu dari lima perempuan yang berusia 20-24 tahun telah melakukan perkawinan pertama sebelum usia 18 tahun. Survei UNICEF menunjukkan bahwa agama, tradisi, kemiskinan, ketidaksetaraan gender dan ketidakamanan karena konflik merupakan alasan utama tingginya jumlah perkawinan anak.

Sosiolog di Universitas Indonesia Dr. Ida Ruwaida menyoroti kuatnya budaya patriarki yang membuat posisi perempuan sangat lemah.

“Budaya patriarki yang masih kuat dianut menempatkan posisi tawar perempuan lebih rendah dan lebih lemah. Selain itu juga ditopang oleh kultur kolektivitas yang masih kuat. Sebagai ilustrasi, masih hidup dan bertahannya praktek perjodohan oleh kerabat dan tokoh agama – di suatu wilayah perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah – yang membuat anak tidak mampu menolak perjodohan itu. Bahkan orang tua dan keluarga si anak pun cenderung tidak berdaya. Di Jawa Barat, faktor ekonomi yang menjadi pendorongnya,” kata Ida.

Ida Ruwaida, yang memusatkan pada studi sosiologi gender, mengatakan di sebagian daerah lain, gabungan faktor budaya dan agama memperumit isu perkawinan anak.

‘’Sulitnya mengubah hal ini karena budaya dikaitk dengan agama. Di wilayah Papua dan NTT, faktor dominan terjadinya kawin anak adalah budaya dan adat. Sementara di wilayah lain yang umumnya beragama Islam, faktor budaya ini berkelindan dengan agama,” tukasnya.

Sejumlah ibu di Lombok Timur, NTB, belajar di “Sekolah Perempuan” tentang berbagai isu kesetaraan perempuan, kesehatan reproduksi, jaminan sosial hingga isu perkawinan anak. (Courtesy: Institut Kapal Perempuan)

Prevalensi Pernikahan Anak Turun

Menurut data yang dirilis UNICEF, Selasa (6/3), prevalensi pernikahan anak secara global menurun. Beberapa negara bahkan mengalami penurunan signifikan. Secara keseluruhan proporsi perempuan yang menikah ketika masih anak-anak turun 15 persen dalam sepuluh tahun terakhir. Dari 1 pada 4 perempuan, menjadi 1 pada lima perempuan.

Asia Selatan juga merasakan penurunan terbesar angka pernikahan anak dalam sepuluh tahun terakhir ini. Risiko anak perempuan yang dinikahkan sebelum usia 18 tahun turun lebih dari sepertiga, dari hampir 50 persen menjadi 30 persen, sebagian besar karena kemajuan yang luar biasa di India. Meningkatnya pendidikan bagi anak perempuan, investasi proaktif pemerintah pada remaja perempuan, pesan yang kuat tentang praktik perkawinan anak ilegal dan dampak yang ditimbulkan merupakan faktor yang mendorong keberhasilan menurunkan angka pernikahan anak.

Ratusan Juta Perempuan Nikah Sebelum Usia 18 Tahun

Menurut data baru UNICEF, jumlah anak perempuan yang dinikahkan ketika masih anak-anak mencapai 12 juta per tahun. Angka baru ini menunjukkan akumulasi pengurangan global angka pernikahan sekitar 25 juta lebih sedikit dibanding yang diantisipasi sepuluh tahun lalu. Namun untuk benar-benar mengakhiri praktik ini pada 2030 – sesuai target yang ditetapkan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG’) harus tetap dilakukan percepatan upaya menurunkan perkawinan anak, karena tanpa hal itu akan ada tambahan 150 juta perkawinan sebelum usia 18 tahun pada 2030.

Di seluruh dunia diperkirakan ada 650 juta perempuan yang menikah ketika masih anak-anak. Penurunan terbesar dalam sepuluh tahun terakhir terjadi di Asia Selatan, namun peningkatan terjadi di sub-Sahara Afrika, yang kini menjadi 1 dari 3 anak perempuan, dibanding sepuluh tahun lalu yang 1 dari 5 anak perempuan.

Aktivis dan Guru Selesaikan Isu Pernikahan Anak

Beberapa tahun terakhir ini sejumlah aktivis dan organisasi swadaya masyarakat berinisiatif untuk bekerja langsung di daerah-daerah terpencil dimana jumlah pernikahan anak paling banyak terjadi.

Institut Kapal Perempuan yang dikomandoi Misi Misiyah membuka “Sekolah Perempuan” yang mendidik para perempuan yang selama ini tidak berani bersuara, dan sebagian diantaranya bahkan buta baca tulis. Guna mendorong mereka berani menyampaikan isi pikiran, “Sekolah Perempuan” membatasi jumlah laki-laki yang ingin bergabung menjadi hanya 10-20 persen saja.

“Ini memang standar yang kami patok karena 20 persen laki-laki pun sangat menguasai forum, padahal kita ingin para perempuan ini punya keleluasaan untuk bicara dan berpikir, dan mengurangi ketidakpercayaan diri ketika harus berhadapan dengan laki-laki. Saya mendapati banyak perempuan mundur ketika belum apa-apa sudah berhadapan dengan laki-laki dalam jumlah banyak dan suaranya menguasai forum,” ujar Misi Misiyah.

“Sekolah Perempuan” Didik Perempuan di Alam Terbuka

Proses pendidikan juga tidak dilakukan di dalam ruang, tetapi di alam terbuka, misalnya di pinggir sawah, di sawung, di tepi sungai atau pantai, atau di halaman rumah atau balai desa.

“Pertama, belajar dari alam yang seadanya tidak berarti membuat orang tidak bisa membuat apa-apa. Metode-metode di luar kelas membuat situasi lebih informal dan orang lebih leluasa membangun gagasan dan kepercayaan diri. Kedua, memberi “pelajaran” kepada pemerintah yang semestinya aware dengan proses pendidikan sepanjang hayat dan memberikan fasilitas serta kesempatan pada mereka dalam program-program pemerintah, karena program ini ada tetapi tidak bisa diakses oleh orang-orang paling miskin, terutama perempuan,” imbuh Misi.

Para perempuan yang sebagian besar di antaranya buta baca tulis dan bahkan tidak pernah bicara di depan publik, didorong mengemukakan pendapat di “Sekolah Perempuan” di NTB. (Courtesy : Institut Kapal Perempuan)

Korban Pernikahan Anak Kini Jadi Aktivis dan Juru Kampanye

Sebagian perempuan yang belajar di “Sekolah Perempuan” ini adalah korban perkawinan anak yang kemudian dilatih menjadi aktivis. Diantaranya Megawati, korban perkawinan anak yang kini tidak saja ikut berkampanye menolak perkawinan anak di desa-desa NTB, tetapi bahkan berani mendatangi keluarga yang diketahui akan menikahkan anak perempuannya pada usia dini.

“Kalau saran saya.. sekolahkan dulu anaknya. Kita butuh ijazah bukan buku nikah! Sekolahkan dia setinggi-tingginya, jangan seperti saya. Dulu sebenarnya orang tua saya ingin saya sekolah, tetapi keadaan berkata lain, saya harus mengikuti tradisi dan adat di desa saya. Ijazah lebih penting untuk masa depan, tapi buku nikah gampang saja. Bahkan kalau sudah S1, S2, dan S3 kita bisa mendapatkan buku nikah, bahkan memilih siapa yang kawin dengan kita, bukankah begitu. Tapi kalau sekarang, jika kita butuh ijazah setelah menikah, tidak mungkin. Apalagi banyak diantara kita yang baru beberapa minggu atau beberapa bulan sudah bercerai. Bagaimana mungkin kita mendapatkan ijazah,” tukas Megawati.

Guru Datangi Keluarga yang Ingin Kawinkan Anak Perempuan

Upaya serupa juga dilakukan Dian Misastra, guru di Tegalwaru, Jawa Barat yang mendatangi rumah siswi yang diketahui akan dinikahkan. Henny Soepolo, Ketua Yayasan Cahaya Guru, suatu LSM yang memberikan pelatihan para guru, menyampaikan hal ini.

“Ada satu sekolah dasar di mana 50% siswa perempuan tidak melanjutkan ke SMP. Mereka hanya ditunggu lulus SD dan kemudian dikawinkan. Pak Dian ini datang dari satu rumah ke rumah lain, melakukan sosialisasi dengan mengajak orang tua berpikir panjang dengan pertanyaan2 antara lain : jika kamu mengawinkan anakmu, berapa mulut yang berkurang untuk diberi makan? OK berkurang satu. Tapi kalau anakmu cerai – karena memang angka perceraian tinggi – lalu anakmu pulang kembali ke rumah, maka berapa mulut yang kini harus diberi makan? Cukup anakmu saja atau anakmu plus cucumu? Jadi berapa uang yang kamu habiskan. (Argumen) Ini jadi lebih make sense. Yang menarik dengan pendekatan dari rumah ke rumah ini, pada tahun 2011 sudah 100 persen anak di SD di mana Pak Dian ini mengajar, akhirnya anak perempuan melanjutkan pendidikan ke SMP. Artinya orang tua bisa jadi terbiasa mengambil jalan pintas tanpa berpikir panjang. Mereka tidak berpikir bahwa kalau anak perempuannya dikawinkan, tidak saja berpotensi berkurangnya jumlah mulut yang dikasih makan, tetapi juga berpotensi anak bercerai dan pulang dengan membawa cucu sehingga justru bertambah mulut yang diberi makan. Pendekatan ini menarik dan saya kira seharusnya bisa menjadi gerakan bersama,” ujar Henny.

Perempuan-perempuan yang sebagian besar di antaranya buta baca tulis dan bahkan tidak pernah bicara di depan publik, didorong mengemukakan pendapat di “Sekolah Perempuan” di NTB. (Courtesy: Institut Kapal Perempuan)

“Ibu Nyai’’ Pasang Badan Lindungi Anak Perempuan yang akan Dikawinkan

Pendekatan serupa juga dilakukan di Lombok dan Madura. Aktivis perempuan yang juga peneliti gender dan Islam, serta pendiri ‘’Rumah Kita Bersama’’ atau kerap disebut ‘’Rumah Kitab’’, Lies Marcoes-Natsir menyampaikan hal ini.

“Di Lombok, di Madura dan beberapa daerah lain, “Ibu Nyai” (istri kiai yang memimpin suatu pesantren) bisa menjadi orang yang pasang badan ketika berhadapan dengan kultur dan orang tua yang memaksa anak untuk kawin. Ibu Nyai yang bernegosiasi dengan orang tua di setiap semester, ketika mereka datang untuk menjemput anaknya dari pesantren. Ketika mereka menjemput, Ibu Nyai biasanya sudah curiga bahwa “pasti anak akan dikawinkan”. Nah si Ibu Nyai ini kemudian tidak saja bernegosiasi dengan orang tua, tetapi juga dengan komunitas masyarakat di mana orang tua berada, yang mengkondisikan kawin anak itu. Bagusnya di pesantren – dan berbeda dengan sekolah umum – biasanya di akhir negosiasi, jika si Ibu Nyai “kalah”, ia akan mengijinkan anak dijemput untuk dikawinkan, tetapi mendesak supaya anak diijinkan kembali lagi untuk menyelesaikan pendidikannya. Artinya sang anak tetap bisa melanjutkan sekolah. Ini masih lebih baik karena biasanya masalah utama yang dihadapi anak yang dikawinkan muda itu adalah mereka jadi berhenti sekolah. (Berarti pesantren dalam hal ini jauh lebih moderat dibanding sekolah umum karena tetap mau menerima kembali anak-anak untuk bersekolah meski sudah dikawinkan?) Betul! Karena otoritanya ada pada Ibu Nyai dan Kyai di pesantren. Pertanyaannya kini adalah berapa besar kapasitas yang dimiliki para tokoh ini untuk mencegah perkawinan anak? Berapa banyak anak yang bisa ia lindungi setiap tahun?,” tutur Lies.

Misi Misiyah, Henny Soepolo dan Lies Marcoes-Natsir tidak menunggu pemerintah. Itikad serius untuk mengakhiri masalah perkawinan anak mendorong mereka menemukan cara dan metode beragam untuk menyelesaikan isu ini, langsung di daerah-daerah dengan tingkat perkawinan anak tertinggi di Indonesia. [em/al]


Dilema Hukum Dalam Kawin Anak

KOMPAS, 6 Februari 2018 – Dalam pencegahan perkawinan anak di Indonesia, aspek hukum tampaknya menjadi titik paling lemah. Pada praktiknya isbat nikah (menikah kembali di depan pejabat negara) atau dispensasi nikah merupakan peluang perkawinan anak yang semula ilegal menjadi legal. Lebih dari itu, keduanya merupakan bentuk pengakuan diam-diam atas praktik hukum non-negara yang seharusnya secara tegas dinyatakan ilegal dan bersanksi hukum bagi pelanggarnya.

Secara historis, eksistensi hukum non-negara, seperti hukum adat dan agama, tak lepas dari fakta kekayaan hukum yang hidup di Indonesia sejak sebelum kolonialis membawa konsep hukum sebagai konsekuensi dari negara modern.

Para penasihat negara jajahan seperti Snouck Hurgronje, terlebih ahli hukum Islam, Van den Berg, memberi jaminan bahwa penerapan hukum adat dan agama oleh warga jajahan tak akan memicu pemberontakan.

Sebaliknya pemerintah penjajah dapat memperoleh empati dan memanfaatkannya sebagai bentuk tindakan etis kepada warga jajahan. Oleh karena itu, kemudian muncul istilah pluralisme hukum, sebuah bentuk pengakuan kepada praktik hukum adat dan hukum agama, terutama untuk isu keluarga, termasuk perkawinan, warisan, dan wakaf.

Dominasi dan tirani hukum

Di era Orde Baru, upaya untuk tetap memberlakukan hukum adat dan agama sebagai sumber hukum yang setara dengan hukum negara terus diadvokasikan. Terutama dalam kaitannya untuk perlindungan kepada kelompok adat yang mempertahankan hukum adat mereka untuk melindungi hak ulayat/komunal atas tanah adat. Para aktivis memperjuangkan keberlakuan pluralisme hukum untuk menghindari kesewenang-wenangan dan dominasi hukum yang dimanfaatkan untuk pencaplokan tanah adat atas nama konsesi.

Nuansa politik yang mendasarinya jelas berbeda. Jika pada masa kolonial pluralisme hukum diberlakukan dalam rangka penjinakan kepada warga bumiputra, dalam era Orde Baru keragaman hukum merupakan bentuk perlindungan kepada suku dan kelompok adat yang sangat rentan terhadap okupasi negara atas nama pembangunan ekonomi.

Namun, dalam kaitannya dengan hukum keluarga, negara berusaha melakukan unifikasi hukum melalui Undang-Undang Perkawinan (UUP) No 1 Tahun 1974 dan penerapan Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991. Melalui kedua peraturan itu, warga negara, tak terkecuali umat Islam, diwajibkan tunduk kepada hukum nasional sekaligus menegaskan otoritas hukum negara atas hukum agama.

Berbeda dari isu agraria, di mana pluralisme hukum diupayakan dan dibela oleh para aktivis keadilan dalam rangka melindungi suku asli dan kelompok adat yang benar-benar tergantung kepada alam, dalam isu keluarga, pluralisme hukum  yang memberi ruang kepada hukum adat dan agama (fikih) sebenarnya tak menjadi agenda perjuangan. Sebaliknya para aktivis hukum lebih bersetuju pada adanya pengaturan yang diterapkan negara.

Dalam konteks ini Prof Barry Hooker, ahli mengenai hukum Islam dari Australia, kemudian memperkenalkan konsep hukum besar dan hukum kecil untuk membedakan tingkatan sumber hukum antara hukum negara dan hukum agama (fikih) dalam menyelesaikan perkara keluarga. Bagi Hooker, yang terpenting hukum yang kecil harus tunduk kepada hukum yang besar.

Pandangan seperti ini sebenarnya telah pula diberlakukan melalui undang-undang yang mewajibkan keberlakuan hierarki hukum di mana Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan hukum nasional harus menjadi pokok landasan hukum dan UU atau peraturan yang ada di bawahnya. Dengan hierarki itu, hukum adat/agama tidak dibenarkan bertentangan dengan keputusan atau hukum negara yang berposisi di atasnya.

Namun, tampaknya, dalam debat-debat teori pluralisme hukum sama sekali tak terbayangkan bahwa hukum komunal/hukum adat/hukum agama bisa digdaya menghadapi hukum negara yang dibangun oleh konsep negara modern pascakolonial.

Pengakuan akan keberlakuan pluralisme hukum yang semula bertujuan untuk memberi pengakuan dan proteksi kepada hukum komunal/hukum adat/hukum agama agar tak terintimidasi atau tertindas oleh hukum negara bisa berbalik menjadi dominasi hukum atau minimal kontestasi hukum. Hal yang tak diperhitungkan adalah lanskap di mana tatanan hukum itu membutuhkan prasyarat.

Pluralisme hukum meniscayakan hanya bisa diterapkan dalam masyarakat yang demokratis, egaliter, mengandalkan filsafat hukum bukan semata keyakinan,  dan diterapkan dalam relasi-relasi sosial yang setara atau bercita-cita setara.  Sebaliknya, dalam masyarakat yang tidak egaliter, tidak demokratis, tidak percaya kepada kesetaraan, konsep pularisme hukum bisa menjadi tirani. Hukum yang kecil ternyata dapat memenjarakan hukum yang besar.

Hal ini disebabkan oleh adanya kontestasi hukum di mana hukum agama diposisikan lebih utama ketimbang hukum negara, dengan alasan sumber hukumnya lebih sakral. Hal ini terbukti dari pembenaran praktik kawin anak yang selalu kembali ke sumber hukum teks fikih dan ini diterima sebagai hukum.

Untuk mengatasi persoalan ini, sebagaimana diusulkan Prof Sulistyowati Irianto dari Universitas Indonesia, pluralisme hukum seharusnya terbuka pada hukum-hukum baru dan global seperti konvensi-konvensi internasional yang berbasis hak asasi manusia (HAM) sekaligus sebagai alat koreksi terhadap hukum adat bilamana terbukti mencederai rasa keadilan.

Tidak tegas soal batas usia

Dalam kaitannya dengan upaya menolak praktik kawin anak; konvensi hak anak, konvensi antidiskriminasi terhadap perempuan harus menjadi landasan hukum yang lebih kuat.

Stjin van Huis, peneliti tentang hukum keluarga Islam  dari Belanda, melalui penelitiannya di Peradilan Agama di Cianjur dan Bulukumba, mengatakan bahwa dalam kaitannya dengan perkawinan anak, hukum yang hidup di masyarakat termasuk norma-norma tetap bisa menjadi rujukan hakim dalam memberikan dispensasi asal ada ketegasan soal batasan umur minimal.

Masalahnya, di Indonesia tidak ada batas usia minimum untuk pengajuan dispensasi sehingga diskresi pemberian dispensasi sangat besar. Dengan demikian, pada kasus perkawinan anak, negara tampaknya tidak memiliki ketegasan dalam mengimplementasikan batas usia seperti yang diatur dalam UU Perkawinan. Ini menunjukkan peran hukum agama yang berlaku dalam masyarakat di luar hukum negara masih sangat besar atau bahkan semakin besar mengiringi lanskap politik keagaan di ruang publik yang makin konservatif.

Padahal, sebagaimana ditegaskan Michael Pelatz dalam bukunya, Islamic Modern: Religious Courts and Cultural Politics in Malaysia, hukum keluarga serta implementasinya oleh pengadilan agama sebagai institusi negara yang berwenang sangat penting keberadaannya untuk menciptakan warga negara modern (national citizens) yang merujuk pada hukum nasional dan hak-hak individual; dan pada waktu yang sama dapat membebaskan individu—khususnya perempuan— dari ikatan primordial suku, adat istiadat, etnisitas, dan jender yang dipandangnya tidak adil.

Lies Marcoes  Koordinator Program Berdaya, Rumah KitaB

Merebut Tafsir: Kelembagaan Penopang Kawin Anak

Perbaikan regulasi seperti menaikkan usia kawin adalah usaha penting tapi tetap tak menyasar akar masalah. Penelitian Rumah KitaB berulang kali membuktikan tentang kelembagaan penopang kawin anak. Dari semua kelembagaan yang terlibat dalam proses perkawinan anak, tak satu pun yang menggunakan sistem hukum atau pengetahuan adat mereka guna untuk mencegah peristiwa itu. Tiadanya upaya untuk menolak atau mencegah perkawinan anak oleh kelembagaan-kelembagaan hukum atau kultural di tingkat desa, sesungguhnya bisa dibaca bahwa dalam upaya-upaya pencegahan itu, mereka anggap tidak (akan) menguntungkan baik finansial maupun moral.

Sebaliknya, ketika perhelatan itu bisa digelar tak peduli kawin bocah, sesederhana apapun perhelatan itu, para pihak yang terlibat, minimal akan mendapatkan makanan selamatan, rokok, upah dan ungkapan terima kasih. Hal yang utama adalah mereka merasa telah menjadi penyelamat muka keluarga dan dusun.

Di dalam situasi itu kita melihat bahwa perkawinan anak bukan hanya disebabkan oleh kemiskinan secara fisik dan karenanya setiap pergerakan uang sekecil apapun dari terjadinya perkawinan anak adalah rejeki, tetapi juga miskin imaginasi dan pemahaman tentang sistem hukum serta imbalan yang akan diterima oleh kelembagaan-kelembagaan itu jika berhasil mencegahnya.

Upaya untuk memberi manfaat langsung atau nilai keuntungan bagi mereka yang mencegah perkawinan anak harus lebih nyata, bukan lagi sekedar imbalan moril. Bisakan pahala sorga bagi mereka yang berhasil mencegah kawin anak jadi materi khutbah, materi ceramah, materi dakwah dan materi jihad? [Lies Marcoes]


In Indonesia, educating child brides remains a tough challenge

A groundbreaking report by UNICEF and the Indonesian government found that girls marrying before the age of 18 were at least six times less likely to complete senior secondary education compared to their unmarried peers.

SUMENEP REGENCY, Indonesia: Every morning, Dewi Khalifah greets students at the Islamic boarding school she runs, as they make their way to class.

The school, Aqidah Usymuni, is currently home to about 800 boys and girls who are housed on separate properties.

Lessons are held from 7am until 1pm, followed by Quranic studies at 3pm.

Students conclude the day with further religious studies before turning in for the night.

A student greets Dewi Khalifah in the morning. (Photo: Chandni Vatvani) 

But this school isn’t like other schools in East Java province’s Sumenep Regency.

In fact, it is one of a handful of schools in the regency which encourages students to pursue their studies instead of getting married before the age of 18 – something that close to 70 per cent of the people in the regency have done, according to research done in June by an non-government organisation, the Rumah Kita Bersama Foundation.


Child marriage is rampant in Indonesia.

A report launched in July this year by the government of Indonesia and UNICEF showed that over one in four girls married before reaching adulthood.

The report is the first of its kind for the country – it uses government data to set a baseline for monitoring progress on key sustainable development goals and targets for Indonesia’s 84 million children.

It showed that girls marrying before the age of 18 were at least six times less likely to complete senior secondary education compared to their unmarried peers.

Lessons are held from seven in the morning until one in the afternoon. (Photo: Chandni Vatvani) 

It is also not uncommon to see child brides in Indonesia being discriminated against in schools.

Local media carry reports of students being turned away from public schools upon their marriage, despite no official laws requiring them to do so.

Experts in Madura’s salt-producing Sumenep Regency tell Channel NewsAsia that such is the situation in the regency as well.

There is also the issue of deep-rooted patriarchal views, which place women in a domestic setting, thus restricting child brides from continuing their education if they marry young.


According to Lies Marcoes Natsir, executive director for the Rumah Kita Bersama Foundation, facts on the ground have shown that if a girl marries before completing high school, chances are, she may never go on to complete it.

This is contrary to the way boys in the same situation are treated, who are still able to continue their studies post-marriage.

“Well it’s different; I will stop studying after I complete high school … I would’ve liked to have gone to college if I didn’t marry. But because I am married, I can’t,” said Sariyatun with a laugh.

The 17-year-old is joined by her friends as she shares her experiences, several of whom are younger than her and married, just like her.

The girls are all students at the Mambaul Ulum Institution, an institution in Sumenep that doesn’t believe children should stop studying simply because of marriage.

The Mambaul Ulum Institute has a total of about 200 students. (Photo: Chandni Vatvani) 

The institution admits not just boys who are married but girls as well.

“They can study here on the condition that they are not pregnant. What happens then if they become pregnant? Well, we exempt them until they give birth,” said Fathol Haliq, founder of the Mambaul Ulum Foundation.

After a girl delivers her baby, she can come back to the school and complete earning her diploma, which she can then use to get a job in the event that she has an opportunity to work.

“We are providing them with an alternative means of education to empower them, so that they do not become victims of the cultural system that is deeply rooted in the practice,” Fathol added.

Founder of the Mambaul Ulum Institute, Fathol Haliq, speaks to a student. (Photo: Chandni Vatvani)

Over at Aqidah Usymuni, the efforts are slightly different, but the goals are the same – that a girl shouldn’t have to give up education over matrimony – but not every parent is comfortable with that idea.

“In Sumenep, everyone is afraid of remaining unmarried,” said Sumarni, whose daughter is a student at the school and recently turned 17 years old.

“By 17, girls themselves want to be married. I also have plans to marry my daughter off; I want to get her engaged, but Dewi Khalifah says my daughter is to continue studying at the boarding school, she can’t marry yet.”

Dewi took over managing the Islamic boarding school from her mother, who established the school to empower women. She explained that her mother was married off at 10 years old, and at that time the culture in Sumenep forbade women from obtaining an education.

Her mother sought to make a difference, and Dewi herself actively encourages her students to continue their studies and refrain from marrying as well, until they are at the very least 18 years of age.

Students who do get married receive support.

Aqidah Usymuni is the only Islamic boarding school in the entire regency which provides scholarships for children who marry, so that they may continue their education even after their nuptials.

Girls at Aqidah Usymuni make their way to class. (Photo: Chandni Vatvani) 

The scholarship has greatly benefitted students like Ahmad Dardiri and his wife Misnama.

The two married young – he at 18 and her, at 16. The policy allows the couple to not only pursue their education, but to do it together.

“Traditionally in Madura, if you have to pay a fee to study and if you have to choose one between husband and wife, the husband is prioritised,” said Ahmad.

“A wife is still synonymous with the kitchen, you know; it’s only the husband who can continue his education, so we are breaking this ‘Madura culture’.”

Ladies with food baskets balancing on their heads carry supplies into the Aqidah Usymuni Islamic boarding school’s girl’s wing. (Photo: Chandni Vatvani) 

Tradition dictates that a woman’s place is at home, caring for her husband and children.

Completely erasing the patriarchal culture painted in tradition isn’t possible, lamented Dewi, as there are a number of factors dictating its practice including economic conditions, which also influence how families conduct themselves.

“Because once a girl is married, she isn’t her family’s responsibility anymore,” said Ms Dewi.

The educational background of parents also matter, particularly if they come from lower-educated backgrounds.

“They feel that, ‘I got married as a child so why shouldn’t my child do the same?’” Dewi said. “It saddens my heart that they still enforce this practice on their children.”


Reports published last year by the National Statistics Agency supported by UNICEF showed that women who were married between the ages of 15 and 19 had a lower level of school participation compared to those who weren’t married.

Indonesia has committed to achieving its Sustainable Development Goals by 2030, its aims include eliminating all harmful practices against girls and women including child marriage.

The report launched by the government of Indonesia and UNICEF showed that 12 per cent of women – 1.2 million – nationwide aged 20-24 years were married or in union before the age of 18 in 2015.

A group of married girls sit together at Mambaul Ulum Institute after speaking to Channel NewsAsia. (Photo: Chandni Vatvani) 

Earlier this year, Marta Santos Pais, special representative of the UN Secretary General on Violence Against Children met with President Joko Widodo and several ministers at the State Palace in Jakarta.

Pais discussed children’s protection from violence and its role in national development, and raised the issue of child marriage.

Minister of Education and Culture, Muhadjir Effendy who was reportedly present at that meeting, explained that the government has a 12-year compulsory education programme in place.

He told reporters after the meeting that this was one way the government is trying to curb child marriage.

Effendy said the ideal age for someone to marry was above the age of 17 – this way, a boy or girl who completed the compulsory 12-year education programme would automatically be 18 years old.

Bringing the issue to public notice is one way to overcome it, but a more definitive solution would be to legally revise the rules of marriage and keep children in school for a longer period of time, according to observers.

“There should be local regulations governed by the executive and legislative branch that children should no longer marry at the age of 16 or 18; but at the very minimum, they should possess a college degree,” said Aqidah Usymuni’s Dewi.