Posts

Dilema Hukum Dalam Kawin Anak

KOMPAS, 6 Februari 2018 – Dalam pencegahan perkawinan anak di Indonesia, aspek hukum tampaknya menjadi titik paling lemah. Pada praktiknya isbat nikah (menikah kembali di depan pejabat negara) atau dispensasi nikah merupakan peluang perkawinan anak yang semula ilegal menjadi legal. Lebih dari itu, keduanya merupakan bentuk pengakuan diam-diam atas praktik hukum non-negara yang seharusnya secara tegas dinyatakan ilegal dan bersanksi hukum bagi pelanggarnya.

Secara historis, eksistensi hukum non-negara, seperti hukum adat dan agama, tak lepas dari fakta kekayaan hukum yang hidup di Indonesia sejak sebelum kolonialis membawa konsep hukum sebagai konsekuensi dari negara modern.

Para penasihat negara jajahan seperti Snouck Hurgronje, terlebih ahli hukum Islam, Van den Berg, memberi jaminan bahwa penerapan hukum adat dan agama oleh warga jajahan tak akan memicu pemberontakan.

Sebaliknya pemerintah penjajah dapat memperoleh empati dan memanfaatkannya sebagai bentuk tindakan etis kepada warga jajahan. Oleh karena itu, kemudian muncul istilah pluralisme hukum, sebuah bentuk pengakuan kepada praktik hukum adat dan hukum agama, terutama untuk isu keluarga, termasuk perkawinan, warisan, dan wakaf.

Dominasi dan tirani hukum

Di era Orde Baru, upaya untuk tetap memberlakukan hukum adat dan agama sebagai sumber hukum yang setara dengan hukum negara terus diadvokasikan. Terutama dalam kaitannya untuk perlindungan kepada kelompok adat yang mempertahankan hukum adat mereka untuk melindungi hak ulayat/komunal atas tanah adat. Para aktivis memperjuangkan keberlakuan pluralisme hukum untuk menghindari kesewenang-wenangan dan dominasi hukum yang dimanfaatkan untuk pencaplokan tanah adat atas nama konsesi.

Nuansa politik yang mendasarinya jelas berbeda. Jika pada masa kolonial pluralisme hukum diberlakukan dalam rangka penjinakan kepada warga bumiputra, dalam era Orde Baru keragaman hukum merupakan bentuk perlindungan kepada suku dan kelompok adat yang sangat rentan terhadap okupasi negara atas nama pembangunan ekonomi.

Namun, dalam kaitannya dengan hukum keluarga, negara berusaha melakukan unifikasi hukum melalui Undang-Undang Perkawinan (UUP) No 1 Tahun 1974 dan penerapan Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991. Melalui kedua peraturan itu, warga negara, tak terkecuali umat Islam, diwajibkan tunduk kepada hukum nasional sekaligus menegaskan otoritas hukum negara atas hukum agama.

Berbeda dari isu agraria, di mana pluralisme hukum diupayakan dan dibela oleh para aktivis keadilan dalam rangka melindungi suku asli dan kelompok adat yang benar-benar tergantung kepada alam, dalam isu keluarga, pluralisme hukum  yang memberi ruang kepada hukum adat dan agama (fikih) sebenarnya tak menjadi agenda perjuangan. Sebaliknya para aktivis hukum lebih bersetuju pada adanya pengaturan yang diterapkan negara.

Dalam konteks ini Prof Barry Hooker, ahli mengenai hukum Islam dari Australia, kemudian memperkenalkan konsep hukum besar dan hukum kecil untuk membedakan tingkatan sumber hukum antara hukum negara dan hukum agama (fikih) dalam menyelesaikan perkara keluarga. Bagi Hooker, yang terpenting hukum yang kecil harus tunduk kepada hukum yang besar.

Pandangan seperti ini sebenarnya telah pula diberlakukan melalui undang-undang yang mewajibkan keberlakuan hierarki hukum di mana Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan hukum nasional harus menjadi pokok landasan hukum dan UU atau peraturan yang ada di bawahnya. Dengan hierarki itu, hukum adat/agama tidak dibenarkan bertentangan dengan keputusan atau hukum negara yang berposisi di atasnya.

Namun, tampaknya, dalam debat-debat teori pluralisme hukum sama sekali tak terbayangkan bahwa hukum komunal/hukum adat/hukum agama bisa digdaya menghadapi hukum negara yang dibangun oleh konsep negara modern pascakolonial.

Pengakuan akan keberlakuan pluralisme hukum yang semula bertujuan untuk memberi pengakuan dan proteksi kepada hukum komunal/hukum adat/hukum agama agar tak terintimidasi atau tertindas oleh hukum negara bisa berbalik menjadi dominasi hukum atau minimal kontestasi hukum. Hal yang tak diperhitungkan adalah lanskap di mana tatanan hukum itu membutuhkan prasyarat.

Pluralisme hukum meniscayakan hanya bisa diterapkan dalam masyarakat yang demokratis, egaliter, mengandalkan filsafat hukum bukan semata keyakinan,  dan diterapkan dalam relasi-relasi sosial yang setara atau bercita-cita setara.  Sebaliknya, dalam masyarakat yang tidak egaliter, tidak demokratis, tidak percaya kepada kesetaraan, konsep pularisme hukum bisa menjadi tirani. Hukum yang kecil ternyata dapat memenjarakan hukum yang besar.

Hal ini disebabkan oleh adanya kontestasi hukum di mana hukum agama diposisikan lebih utama ketimbang hukum negara, dengan alasan sumber hukumnya lebih sakral. Hal ini terbukti dari pembenaran praktik kawin anak yang selalu kembali ke sumber hukum teks fikih dan ini diterima sebagai hukum.

Untuk mengatasi persoalan ini, sebagaimana diusulkan Prof Sulistyowati Irianto dari Universitas Indonesia, pluralisme hukum seharusnya terbuka pada hukum-hukum baru dan global seperti konvensi-konvensi internasional yang berbasis hak asasi manusia (HAM) sekaligus sebagai alat koreksi terhadap hukum adat bilamana terbukti mencederai rasa keadilan.

Tidak tegas soal batas usia

Dalam kaitannya dengan upaya menolak praktik kawin anak; konvensi hak anak, konvensi antidiskriminasi terhadap perempuan harus menjadi landasan hukum yang lebih kuat.

Stjin van Huis, peneliti tentang hukum keluarga Islam  dari Belanda, melalui penelitiannya di Peradilan Agama di Cianjur dan Bulukumba, mengatakan bahwa dalam kaitannya dengan perkawinan anak, hukum yang hidup di masyarakat termasuk norma-norma tetap bisa menjadi rujukan hakim dalam memberikan dispensasi asal ada ketegasan soal batasan umur minimal.

Masalahnya, di Indonesia tidak ada batas usia minimum untuk pengajuan dispensasi sehingga diskresi pemberian dispensasi sangat besar. Dengan demikian, pada kasus perkawinan anak, negara tampaknya tidak memiliki ketegasan dalam mengimplementasikan batas usia seperti yang diatur dalam UU Perkawinan. Ini menunjukkan peran hukum agama yang berlaku dalam masyarakat di luar hukum negara masih sangat besar atau bahkan semakin besar mengiringi lanskap politik keagaan di ruang publik yang makin konservatif.

Padahal, sebagaimana ditegaskan Michael Pelatz dalam bukunya, Islamic Modern: Religious Courts and Cultural Politics in Malaysia, hukum keluarga serta implementasinya oleh pengadilan agama sebagai institusi negara yang berwenang sangat penting keberadaannya untuk menciptakan warga negara modern (national citizens) yang merujuk pada hukum nasional dan hak-hak individual; dan pada waktu yang sama dapat membebaskan individu—khususnya perempuan— dari ikatan primordial suku, adat istiadat, etnisitas, dan jender yang dipandangnya tidak adil.

Lies Marcoes  Koordinator Program Berdaya, Rumah KitaB

Merebut Tafsir: Kelembagaan Penopang Kawin Anak

Perbaikan regulasi seperti menaikkan usia kawin adalah usaha penting tapi tetap tak menyasar akar masalah. Penelitian Rumah KitaB berulang kali membuktikan tentang kelembagaan penopang kawin anak. Dari semua kelembagaan yang terlibat dalam proses perkawinan anak, tak satu pun yang menggunakan sistem hukum atau pengetahuan adat mereka guna untuk mencegah peristiwa itu. Tiadanya upaya untuk menolak atau mencegah perkawinan anak oleh kelembagaan-kelembagaan hukum atau kultural di tingkat desa, sesungguhnya bisa dibaca bahwa dalam upaya-upaya pencegahan itu, mereka anggap tidak (akan) menguntungkan baik finansial maupun moral.

Sebaliknya, ketika perhelatan itu bisa digelar tak peduli kawin bocah, sesederhana apapun perhelatan itu, para pihak yang terlibat, minimal akan mendapatkan makanan selamatan, rokok, upah dan ungkapan terima kasih. Hal yang utama adalah mereka merasa telah menjadi penyelamat muka keluarga dan dusun.

Di dalam situasi itu kita melihat bahwa perkawinan anak bukan hanya disebabkan oleh kemiskinan secara fisik dan karenanya setiap pergerakan uang sekecil apapun dari terjadinya perkawinan anak adalah rejeki, tetapi juga miskin imaginasi dan pemahaman tentang sistem hukum serta imbalan yang akan diterima oleh kelembagaan-kelembagaan itu jika berhasil mencegahnya.

Upaya untuk memberi manfaat langsung atau nilai keuntungan bagi mereka yang mencegah perkawinan anak harus lebih nyata, bukan lagi sekedar imbalan moril. Bisakan pahala sorga bagi mereka yang berhasil mencegah kawin anak jadi materi khutbah, materi ceramah, materi dakwah dan materi jihad? [Lies Marcoes]

Sumber: http://rumahkitab.com/merebut-tafsir-kelembagaan-penopang-kawin-anak/

In Indonesia, educating child brides remains a tough challenge

A groundbreaking report by UNICEF and the Indonesian government found that girls marrying before the age of 18 were at least six times less likely to complete senior secondary education compared to their unmarried peers.

SUMENEP REGENCY, Indonesia: Every morning, Dewi Khalifah greets students at the Islamic boarding school she runs, as they make their way to class.

The school, Aqidah Usymuni, is currently home to about 800 boys and girls who are housed on separate properties.

Lessons are held from 7am until 1pm, followed by Quranic studies at 3pm.

Students conclude the day with further religious studies before turning in for the night.

A student greets Dewi Khalifah in the morning. (Photo: Chandni Vatvani) 

But this school isn’t like other schools in East Java province’s Sumenep Regency.

In fact, it is one of a handful of schools in the regency which encourages students to pursue their studies instead of getting married before the age of 18 – something that close to 70 per cent of the people in the regency have done, according to research done in June by an non-government organisation, the Rumah Kita Bersama Foundation.

EDUCATION VS MARRIAGE

Child marriage is rampant in Indonesia.

A report launched in July this year by the government of Indonesia and UNICEF showed that over one in four girls married before reaching adulthood.

The report is the first of its kind for the country – it uses government data to set a baseline for monitoring progress on key sustainable development goals and targets for Indonesia’s 84 million children.

It showed that girls marrying before the age of 18 were at least six times less likely to complete senior secondary education compared to their unmarried peers.

Lessons are held from seven in the morning until one in the afternoon. (Photo: Chandni Vatvani) 

It is also not uncommon to see child brides in Indonesia being discriminated against in schools.

Local media carry reports of students being turned away from public schools upon their marriage, despite no official laws requiring them to do so.

Experts in Madura’s salt-producing Sumenep Regency tell Channel NewsAsia that such is the situation in the regency as well.

There is also the issue of deep-rooted patriarchal views, which place women in a domestic setting, thus restricting child brides from continuing their education if they marry young.

SCHOOL FOR EVERYONE

According to Lies Marcoes Natsir, executive director for the Rumah Kita Bersama Foundation, facts on the ground have shown that if a girl marries before completing high school, chances are, she may never go on to complete it.

This is contrary to the way boys in the same situation are treated, who are still able to continue their studies post-marriage.

“Well it’s different; I will stop studying after I complete high school … I would’ve liked to have gone to college if I didn’t marry. But because I am married, I can’t,” said Sariyatun with a laugh.

The 17-year-old is joined by her friends as she shares her experiences, several of whom are younger than her and married, just like her.

The girls are all students at the Mambaul Ulum Institution, an institution in Sumenep that doesn’t believe children should stop studying simply because of marriage.

The Mambaul Ulum Institute has a total of about 200 students. (Photo: Chandni Vatvani) 

The institution admits not just boys who are married but girls as well.

“They can study here on the condition that they are not pregnant. What happens then if they become pregnant? Well, we exempt them until they give birth,” said Fathol Haliq, founder of the Mambaul Ulum Foundation.

After a girl delivers her baby, she can come back to the school and complete earning her diploma, which she can then use to get a job in the event that she has an opportunity to work.

“We are providing them with an alternative means of education to empower them, so that they do not become victims of the cultural system that is deeply rooted in the practice,” Fathol added.

Founder of the Mambaul Ulum Institute, Fathol Haliq, speaks to a student. (Photo: Chandni Vatvani)

Over at Aqidah Usymuni, the efforts are slightly different, but the goals are the same – that a girl shouldn’t have to give up education over matrimony – but not every parent is comfortable with that idea.

“In Sumenep, everyone is afraid of remaining unmarried,” said Sumarni, whose daughter is a student at the school and recently turned 17 years old.

“By 17, girls themselves want to be married. I also have plans to marry my daughter off; I want to get her engaged, but Dewi Khalifah says my daughter is to continue studying at the boarding school, she can’t marry yet.”

Dewi took over managing the Islamic boarding school from her mother, who established the school to empower women. She explained that her mother was married off at 10 years old, and at that time the culture in Sumenep forbade women from obtaining an education.

Her mother sought to make a difference, and Dewi herself actively encourages her students to continue their studies and refrain from marrying as well, until they are at the very least 18 years of age.

Students who do get married receive support.

Aqidah Usymuni is the only Islamic boarding school in the entire regency which provides scholarships for children who marry, so that they may continue their education even after their nuptials.

Girls at Aqidah Usymuni make their way to class. (Photo: Chandni Vatvani) 

The scholarship has greatly benefitted students like Ahmad Dardiri and his wife Misnama.

The two married young – he at 18 and her, at 16. The policy allows the couple to not only pursue their education, but to do it together.

“Traditionally in Madura, if you have to pay a fee to study and if you have to choose one between husband and wife, the husband is prioritised,” said Ahmad.

“A wife is still synonymous with the kitchen, you know; it’s only the husband who can continue his education, so we are breaking this ‘Madura culture’.”

Ladies with food baskets balancing on their heads carry supplies into the Aqidah Usymuni Islamic boarding school’s girl’s wing. (Photo: Chandni Vatvani) 

Tradition dictates that a woman’s place is at home, caring for her husband and children.

Completely erasing the patriarchal culture painted in tradition isn’t possible, lamented Dewi, as there are a number of factors dictating its practice including economic conditions, which also influence how families conduct themselves.

“Because once a girl is married, she isn’t her family’s responsibility anymore,” said Ms Dewi.

The educational background of parents also matter, particularly if they come from lower-educated backgrounds.

“They feel that, ‘I got married as a child so why shouldn’t my child do the same?’” Dewi said. “It saddens my heart that they still enforce this practice on their children.”

STUDYING AS A SOLUTION

Reports published last year by the National Statistics Agency supported by UNICEF showed that women who were married between the ages of 15 and 19 had a lower level of school participation compared to those who weren’t married.

Indonesia has committed to achieving its Sustainable Development Goals by 2030, its aims include eliminating all harmful practices against girls and women including child marriage.

The report launched by the government of Indonesia and UNICEF showed that 12 per cent of women – 1.2 million – nationwide aged 20-24 years were married or in union before the age of 18 in 2015.

A group of married girls sit together at Mambaul Ulum Institute after speaking to Channel NewsAsia. (Photo: Chandni Vatvani) 

Earlier this year, Marta Santos Pais, special representative of the UN Secretary General on Violence Against Children met with President Joko Widodo and several ministers at the State Palace in Jakarta.

Pais discussed children’s protection from violence and its role in national development, and raised the issue of child marriage.

Minister of Education and Culture, Muhadjir Effendy who was reportedly present at that meeting, explained that the government has a 12-year compulsory education programme in place.

He told reporters after the meeting that this was one way the government is trying to curb child marriage.

Effendy said the ideal age for someone to marry was above the age of 17 – this way, a boy or girl who completed the compulsory 12-year education programme would automatically be 18 years old.

Bringing the issue to public notice is one way to overcome it, but a more definitive solution would be to legally revise the rules of marriage and keep children in school for a longer period of time, according to observers.

“There should be local regulations governed by the executive and legislative branch that children should no longer marry at the age of 16 or 18; but at the very minimum, they should possess a college degree,” said Aqidah Usymuni’s Dewi.

Source: https://www.channelnewsasia.com/news/asiapacific/in-indonesia-educating-child-brides-remains-a-tough-challenge-9488280
, ,

Selamat Hari Anak Perempuan Internasional

Selamat Hari Anak Perempuan Internasional! Today’s Girls, Tomorrow’s Leaders. Plan Internasional, Unicef dan Jaringan AKSI remaja perempuan Indonesia merayakannya dengan mengundang 21 peserta dari seluruh Indonesia, 3 diantaranya survivor dari pesantren di Cirebon dan Sumenep dan 1 santri berprestasi dari Cipasung. Tema IDG tahun ini ” Sehari Menjadi Menteri: rekomendasi remaja atasi perkawinan Anak”. Pagi ini ke 21 anak-anak remaja perempuan dan lelaki akan berada di KPPA menyelenggarakan rapat pimpinan untuk melahirkan rekomendasi. Sore nanti mereka akan diterima dan berdialog dengan ibu Sinta Nuriyah di Ciganjur. Rumah Kitab menjadi satu lembaga pelaksana kegiatan IDG. Hormati hak anak penuhi kebutuhannya untuk tumbuh kembang secara sehat dan bermartabat#kawinanakbukansolusi